Plt Gubernur dan DPRD DKI Sepakati Penganggaran, Lelang 14 Proyek Dilanjut

Jakarta - DPRD DKI Jakarta dan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono (Soni) Jakarta menandatangangi nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Hal tersebut menyebabkan 14 lelang proyek yang sempat dihentikan akan dilanjutkan kembali.

"Penandatanganan MoU KUA PPAS 2017 ini artinya refleksi dari kebersamaan eksekutif dan legislatif. Ini wujudnya hari ini," kata Soni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

(Baca juga: Ini 14 Proyek Warisan Ahok yang Ditolak DPRD DKI, Nilainya Rp 443 T)

KUA-PPAS adalah cikal bakal APBD. Dia mengibaratkan hal ini sebagai sebuah program yang bentuk kesepakatan yang sudah jelas lokasi dan anggarannya. Soni juga menyatakan dengan ditandatanganinya MoU ini maka proses lelang proyek akan dilanjutkan.

"Jadi ini yang saya maksudkan kemarin kenapa ini disetop sementara. Hari ini sudah clear," ujarnya.

Soni juga menyatakan hal ini adalah bentuk dari sikap menghargai DPRD DKI. Penganggaran daerah perlu persetujuan dua belah pihak, yakni eksekutif dan legislatif. 'Lampu hijau' dari lembaga legislatif diibaratkannya sebagai 'restu rakyat'.

"Saya kira itu artinya yang jelas semua seluruh lelang akan start setelah KUA-PPAS ini. Artinya kita sudah menghargai, sudah menempatkan posisi DPRD. Restu dari rakyat sudah ada, baru kita bergerak yang di eksekutif ini. Kira-kira begitu filosofinya," katanya.

Sebagaimana diketahui, proyek-proyek yang diputuskan untuk ditunda proses lelangnya oleh Plt Gubernur DKI karena masalah dalam hal penyusunan APBD serta demi menghormati fungsi DPRD. (dnu/dnu)