Menlu Retno: Indonesia Minta Klarifkasi Soal Kondisi di Rohingya

Jakarta - Kabar adanya pembantaian terhadap warga Muslim di Rohingya, Myanmar kembali marak terdengar. Pemerintah Indonesia menunggu klarifikasi kaabr itu dan terus memantau perkembangan di Rohingya, Myanmar.

"Kita membaca adanya informasi-informasi seperti itu. Nah, tugas kita adalah pertama meminta klarifikasi. Meminta klarifikasi mengenai kebenaran dari informasi-informasi tersebut. Pagi ini Dirjen Asia Pasifik Afrika sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Myanmar yang ada di Jakarta," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Retno sadar, banyak pihak yang bertanya apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk Rohingya. Dijelaskan Retno, sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan.

"Di Rakhine State (wilayah Rohingya,-red) tersebut, kita sudah banyak sekali melakukan enggagement dengan masyarakat setempat, dengan pemerintah setempat di Rakhine State. Salah satu yang kita kerjasamakan dengan pemerintah setempat dan komunitas setempat adalah pembangunan 4 sekolah Indonesia. Dan ini sudah diresmikan waktu itu oleh Pak Wakil Menteri,"jelas Retno.

"Jadi kita terlibat di dalam pembangunan atau pengembangan fasilitas pendidikan untuk semua. Jadi untuk semua inklusifness itu penting sekali," tambahnya.

Selain itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia bersama dengan Myanmar dan beberapa komunitas bekerjasama dalam penyediaan alat-alat dan fasilitas kesehatan.

"Karena sekali lagi, pada saat kita bicara tentang kebutuhan dasar sebuah komunitas, maka pendidikan dan kesehatan itu menjadi salah satu kuncinya. Dan itu dilaksanakan oleh Indonesia bersama dengan beberapa LSM Indonesia di sini untuk membantu membangun Rakhine State yang inklusif," katanya.

Retno juga mengatakan, Indonesia aktif dalam membawa isu Rohingya di pertemuan tingkat Internasional. "Di dalam konteks PBB kita aktif menjadi bagian dari Partnership for Myanmar," katanya.

"Jadi, dulu judul di PBB pertemuannya itu adalah friends of UN Sekretary General for Myanmar. Nah sekarang menjadi Partnership for Myanmar dengan melibatkan pemerintah Myanmar. Karena dengan melibatkan pemerintah Myanmar kita bisa menyampaikan konteks kita, tetapi kita juga memberikan kesempatan bagi pemerintah Myanmar untuk menjelaskan kepada kita mengenai situasi yang berkembang di Myanmar," jelas Retno.

Retno juga menegaskan, informan diplomasi Indonesia telah bekerja dengan baik terkait isu yang ada di Myanmar. "Terutama yang terjadi di Rakhine State itu sudah sangat dalam, sangat aktif. Dan tahun lalu, pada saat terjadi influg irregular migrant, di mana di antaranya adalah saudara-saudara kita, masyarakat komunitas Rohingnya, maka kita menerima dan kita melakukan kerjasama dengan ION, dengan UNHCR untuk menyalurkan mereka di negara-negara yang memang menurut kriteria UNHRC dan ION itu dapat menerima komunitas tersebut," jelas Retno. (rjo/tfq)