"Hubungan negara dengan agama check and balances. Agama mengontrol negara bekerja. Negara dengan kekuasaan bisa terjadi penyimpangan kekuasaan," ucap Lukman, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).
"Penyelenggara negara mengontrol agama agar semua berjalan apa adanya dengan tidak adanya kegiatan rasis jika ada minoritas dikucilkan," tambah dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, Sekjen PBNU Marsudi Syuhud mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar yang jelas, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dia menambahkan, masih ada pihak yang masih belum memahami konsep dari Pancasila.
"Kita harus paham penyakitnya apa maka akan diketahui obatnya apa. Contohnya Pancasila masih menyisakan dengan adanya yang belum sepaham. Harusnya dalam kesempatan seperti ini semua organisasi keislaman datang," ungkap Marsudi.
"Persoalan Ahok ada yang ketarik-tarik, bagaimana demokrasi menurut Islam, Hindu, Kristen, Budha bagaimana? Faktanya Indonesia memiliki ratusan etnik, maka harus disadarkan bersama-sama. Persoalan demokrasi seperti ini tidak hanya di Indonesia, bahkan simbahnya Amerika juga ada," jelas Marsudi.
Sementara itu, Astono Candra Dana dari Parisada Hindu Indonesia, mengatakan NKRI sangat beragam. Bila sudah disepakati negara Pancasila, ia menghimbau untuk mencari hal-hal yang mempersatukan. "Bukan melebarkan hal-hal yang membedakan kita," ucap Astono.
Romo Agus dari Konferensi Wali Gereja Indonesia juga menyerukan agar secara bersama-sama bekerja keras mengenakan kembali identitas Indonesia. Fokusnya pada pendidikan untuk menguatkan karakter bangsa. (tfq/tfq)











































