Jokowi Diminta Evaluasi Partai Koalisi, PPP: Kami Mediator Demo 4 November

Jakarta - Pengamat Politik Ari Nurcayo dalam sebuah diskusi meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi dukungan PPP dan PAN karena dianggap tak berkontribusi meredam dampak aksi 4 November. PPP menegaskan justru pihaknya turut serta menjadi mediator antara pendemo dan pemerintah.

"Sekjen PPP secara aktif turut menjadi mediator antara para wakil pengunjuk rasa dengan pejabat pemerintah ketika dalam unjuk rasa 411 tersebut," kata Sekjen PPP Arsul Sani, saat dihubungi detikcom, Minggu (20/11/2016) malam.

Ari Nurcayo menganggap kontribusi partai koalisi patut dipertanyakan. Presiden seakan berjalan sendiri dan justru malah Gerindra melalui Prabowo Subianto terlihat aktif berdialog dengan Jokowi perihal aksi damai beberapa waktu lalu.

Arsul membantah tegas pernyataan Ari tersebut. Ia mengungkapkan sedikitnya tiga kali dalam sebulan pihaknya bertukar pikiran dengan presiden.

"Cuma kan hanya diketahui kalangan terbatas dan tidak dibuka ke media manapun. Demikian pula pengurus PPP berkomunikasi dengan elemen-elemen yang ikut unjuk rasa, namun kan tidak semuanya patut dibuka di ruang publik," ujar Arsul.

Baca juga: Pengamat Minta Presiden Evaluasi Partai Koalisi, PAN: Kita Solid

Menurut Arsul, Jokowi tahu betul apa peran masing-masing partai koalisi. Termasuk upaya PPP untuk mengumpulkan para alim ulama.

"Makanya beliau (Jokowi) datang langsung ketika ketiga partai ini mengumpulkan para alim ulama dan tokoh-tokoh seniornya minggu lalu, termasuk untuk PPP melalui Munas Alim Ulama di Asrama Pondok Gede yang dibuka dan dihadiri langsung Presiden," tutur Arsul.

"Kalau dia (Ari) melihat televisi saja pada peristiwa 411, maka bisa jadi pengamatannya tidak akan demikian. Sebagai contoh Menag yang dari PPP datang jumat-an dan bertemu dengan para tokoh unjuk rasa untuk memastikan bahwa jalannya unjuk rasa tertib dan damai," imbuhnya.

Arsul membuat perumpamaan apa yang dilakukan Ari hanya mereka-reka dan mengembangkan imajinasinya sendiri.

"Kalo saya bisa pakai perumpamaan, maka pengamat yang bersangkutan ibarat orang yang menilai sebuah mobil yang berjalan di Jakarta tetapi melakukan penilaiannya dengan melihat dari Karawang. Yang bersangkutan hanya mereka-reka dan mengembangkan imajinasinya tanpa tahu fakta yang sebenarnya," jelas Arsul.

Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi menambahkan, dorongan agar PPP dievaluasi keberadaannya itu merupakan pendapat yang teramat dipaksakan.

"Sebab menghubungkan aksi 411 dengan keberadaan koalisi pendukung pemerintah tentu saja mendudukkan perkara tidak proporsional dan seimbang. Sampai detik ini, PPP masih solid mendukung Jokowi-JK dan berada di garda terdepan melawan pihak-pihak yang ingin mengganggu," kata pria yang akrab disapa Awi ini.

Awi mengatakan dalam Munas Alim Ulama dan Rapimnas I PPP sudah ditegaskan kembali komitmen dukungan kepada Jokowi-JK. Di kabinet, PPP menempatkan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama.

"Dan sejauh ini berdasarkan penilaian sejumlah lembaga berwenang, kinerjanya cukup memuaskan. PPP juga menempatkan kader di Wantimpres Suharso Monoarfa, Dubes Lebanon Chozin Chumaidy dan Dubes Azerbaijan Husnan Bey Fananie. Tentu saja, kontribusi PPP kepada pemerinah hanya dapat dinilai oleh Presiden Jokowi langsung bukan dinilai oleh para pengamat yang kadang hanya tahu permukaan saja. Dalam berbagai kesempatan PPP selalu sama dengan sikap politik dan kebijakan Presiden Jokowi, yakni menginginkan situasi politik yang kondusif. berpolitik amar ma'ruf nahi munkar sebagai pengejawantahan dari Islam Rahmatam Lil'alamain," sambung Awi.

Baca juga: Pasca Demo 4/11, Jokowi Diminta Evaluasi Posisi PAN dan PPP di Kabinet


(rna/imk)