Minta Masyarakat Hormati Proses Hukum Ahok, Muhammadiyah: Jangan Terprovokasi

Jakarta - Proses hukum kepada Basuki T Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terus bergulir di Bareskrim Polri. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta masyarakat tidak terpancing pada provokasi dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Sekjen Muhammadiyah Abdul Muthi mengimbau pada masyarakat untuk percaya pada Polri bisa menangani kasus Ahok hingga tuntas. Muhammadiyah menilai Polri sudah menangani kasus tersebut sesuai aturan dan koridor hukum yang ada.

"Penanganan kasus penistaan agama kami nilai sudah sesuai koridor hukum dan aturan. Karena itu, masyarakat kami harapkan jangan mudah terpancing provokasi," kata Muthi dalam keterangannya, Sabtu (19/11/2016).

Selain itu, Muthi juga berharap masyarakat tidak mengganggu Polri dalam menuntaskan kasus yang menjerat Ahok. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Pori akan berlaku objektif dalam menangani kasus Ahok.

"Pengusutan kasus dugaan penistaan agama, termasuk kasus hukum lainnya, memerlukan proses. Diharapkan, masyarakat tidak mengganggu upaya penuntasan perkara," ujar Muthi

"Apalagi, Kapolri telah memberikan jaminan bahwa kasus tersebut (kasus Ahok) segera diselesaikan. Kapolri bahkan mengingatkan penyidik untuk berlaku objektif dalam menangani perkara," tutupnya.

Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri pada Rabu (16/11) lalu. Keputusan menjadikan Ahok sebagai tersangka diambil setelah sehari sebelumnya Bareskrim Polri mengadakan gelar perkara terbuka terbatas. (bis/dhn)