Gerindra: Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Negara Jadi Pembelajaran Baik

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara. Menurutnya, hal tersebut merupakan pembelajaran yang baik dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

"Pertemuan ini juga bisa jadi sebuah pembelajaran yang baik dalam cara berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Coba lihat Pilpres, 2014 adalah pesta demokrasi yang sangat keras dan seakan-akan terbelah bangsa ini," ujar Arief dalam pesan tertulis kepada detikcom, Jumat (18/11/2016).

Setelah Pilpres 2014, dua tokoh tersebut dapat menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Arief mengatakan di antara mereka tidak terlihat pula sifat dendam atau saling jegal satu sama lain.

"Di sini patut dibanggakan. Jiwa kedua tokoh nasional ini yang benar-benar menunjukkan jiwa kenegarawanannya dan saling membantu dan kerja sama sekalipun Gerindra di luar pemerintahan," lanjut Arief.

Walaupun Gerindra merupakan partai di luar pemerintahan, Arief menilai Jokowi dengan Prabowo dapat menunjukkan sifat seorang negarawan. Prabowo sendiri mengatakan siap mendukung pemerintah.

"Mereka berdua lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar bagi negara Indonesia untuk dapat lebih maju," sambungnya.

Arief mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan Prabowo biasanya membahas berbagai hal, seperti perekonomian, sosial dan politik, keamanan dalam negeri, serta geopolitik ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap Indonesia. "Biasa mereka saling bertukar pikiran tentang masalah masalah itu, agar Indonesia bisa lebih menjadi negara yang maju dan disegani luar negeri," paparnya.

Walau begitu, Gerindra akan tetap mengawasi dan mengkritisi pemerintahan jika ada kebijakan yang merugikan rakyat serta mengancam kedaulatan negara. Namun, dia menambahkan kritik tersebut dengan maksud dan tujuan yang baik.

"Walau mereka bersahabat, kami Gerindra bukan berarti tidak mengawasi dan mengkritik pemerintahan Joko Widodo jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dan mengancam kedaulatan negara," terang Arief.

(dkp/dnu)