Silaturahmi ke MUI, Kapolri Beri Penjelasan soal Kasus Ahok

Jakarta - Kapolri Jendral Tito Karnavian siang ini berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain bersilaturahim, pertemuan itu membahas kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama yang telah naik pada tingkatan penyidikan.

Ini disampaikan Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Ketua MUI Ma'ruf Amin kepada wartawan seusai pertemuan di di kantor Sekretariat MUI di gedung MUI, Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016). Pertemuan tersebut berlangsung kurang-lebih 1 jam. Turut hadir dalam pertemuan itu Kabag Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar.

"Hari ini Majelis Ulama bertemu Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, dan pertemuan ini pertemuan silaturahim biasa antara MUI dan Polri. Antara ulama dan umaro, di dalam rangka kerja sama dan dalam rangka merawat kehidupan kebangsaan kita, dan juga dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan, dalam kesempatan tersebut, Kapolri berserta jajarannya juga memberikan informasi terkait kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

"Nah, sehubungan dengan kasus yang baru-baru ini berkaitan dengan masalah peristiwa di Pulau Seribu (kasus Ahok), yang sudah digelar perkara di Polri. Nah, Pak Kapolri memberikan penjelasan secara tuntas, menyeluruh, komprehensif kepada pengurus Majelis Ulama," kata Ma'ruf lagi.

Kunjungan ini dibenarkan Tito sebagai kunjungan silaturahim. Selain itu, komunikasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara juga dilakukan ke pihak MUI.

"Sekaligus saya manfaatkan kedatangan ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahim antara ulama dan umaro, lebih khusus antara Kapolri dan Majelis Ulama Indonesia. Saya juga sudah memerintahkan jajaran kepolisian di semua tingkatan provinsi dan kabupaten untuk membangun hubungan yang lebih intens dengan ormas-ormas islam," jelas Tito.

"Khususnya masalah keagamaan Islam ada komunikasi dan dialog yang dapat dibangun untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara," jelas Tito lagi.



(fjp/fjp)