Pansus RUU Pemilu Pilih Pimpinan Hari Senin, PDIP: Kami Berkepentingan

Jakarta - Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di DPR akan menggelar rapat perdana pada Senin pekan depan. Rapat tersebut juga akan membahas susunan pimpinan pansus.

Perwakilan Fraksi PDIP di pansus tersebut Arif Wibowo menyebut, partainya berkepentingan besar untuk menjadi pimpinan.

"Dalam rapat pimpinan tadi sudah dilakukan kesepakatan untuk rapat perdana hari senin. Jam 14.00 WIB akan dilakukan pemilihan pimpinan Pansus dan strategi serta timeline," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

PDIP, kata dia, berkepentingan untuk menjadi pimpinan agar cita-cita partai untuk menguatkan sistem presidensial. Salah satunya dengan menggolkan beberapa isu penting seperti pembahasan sistem Pemilu dan poin soal persoalan pencalonan.

"Saya kira Fraksi PDIP berkepentingan untuk merasa perlu untuk menjadi pimpinan rapat posisi ketua atau wakil ketua tergantung bagaimana komunikasi yang dibangun antar fraksi," bebernya.

"Itu juga termasuk komunikasi terkait menyangkut isu strategis misalnya sistem, parliamentary treshold, pencalonan dan syarat dukungan tertentu dan sebagainya. Jadi banyak isu yang perlu disepakati nanti," sambung dia.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada 13 poin yang kemungkinan jadi isu sosial dan berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mencontohkan soal penguatan Bawaslu apabila ada sengketa pemilu.

"Ada 13 poin yang kemungkinan menjadi isu sosial, beberapa alternatif menginventarisasi yang kemungkinan ada gugatan ke MK. Kemudian mana-mana yang untuk penguatan Bawaslu kalau ada sengketa kemudian sistemnya juga yang nanti Pak Menko (Wiranto) akan bawa ke rapat kabinet terbatas yang sudah bulat dengan argumentasi, dasar pertimbangan, sampai rujukan ke UUD," ujar Tjahjo usai rapat di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Kamis (25/8).

"Yang paling krusial saya kira pembagian suara, faktor kelembagaan, threshold untuk mengajukan calon presiden. Kalau yang sekarang ikut pemilu 2015 nggak ada masalah. Tapi partai baru yang akan diputuskan Kemkumham dan akan ikut pemilu, dia nanti menggunakan apa? Apakah langsung otomatis dia punya hak untuk mencalonkan?" sambungnya. (wsn/imk)