Megawati: Kita Ingin Masyarakat Indonesia Damai dan Tenteram

Jakarta - Mantan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap untuk percaya pada aparat penegak hukum. Sikap ini terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindakan penodaan agama atas pidato kontroversialnya di Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Saat Ahok telah menyatakan akan taat pada hukum, Megawati mengatakan hal yang sama.

"Masalah Pak Ahok, beliau sendiri telah menyatakan secara terbuka kalau beliau akan taat hukum. Demikian juga yang saya lakukan," kata Megawati saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Megawati mengatakan sikap itu memang harus diambil karena Indonesia adalah negara hukum. Ia menambahkan, sikap itu diambil tidak hanya terkait kasus yang membelit Ahok.

"Bagaimana seperti perkataan tadi, RI adalah negara hukum. Maka penegak hukum harus dipercara. Harus dipercaya kepada kasus siapa saja, bukan hanya Basuki Tjahaja Purnama," ujar Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini.

Ia kemudian menceritakan tentang konflik yang terjadi pascareformasi ketika dirinya menjabat sebagai wakil presiden. Ketika itu, Indonesia bagian timur tengah dilanda konflik.

Megawati diminta oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Ia tidak menginginkan konflik seperti itu terulang. Sebab, menurutnya, dari sebuah konflik yang dihasilkan hanya kerugian.

"Yang ingin saya ingatkan, saya pernah jadi wakil presiden. Apakah masih ingat ketika kita baru alami reformasi, di timur Indonesia terjadi konflik. Dan saya yang menjadi wapres, ditugasi oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid untuk mengatasi, mendinginkan dan menyelesaikan konflik tersebut," tutur Megawati.

"Mungkin banyak yang tidak ingat, bagaimana kalau kira lakukan tindakan dengan kekerasan. Saya merasa, tidak ada yang kalah atau pun menang. Hanya kerugian di kedua pihak. Tolong buka file saja. Itu terjadi sekitar 2001-2002," imbuhnya.

Menurutnya, dalam sebuah konflik harus dihindari sikap yang menambah tinggi tensi konflik. Megawati mengatakan sikap provokasi mesti dihindari. Karena semua ingin Indonesia yang damai dan tenteram.

"Seperti apa luka yang terjadi saat itu, ketika banyak ibu-ibu jadi janda dan anak-anak tidak terpelihara. Apa itu yang diinginkan? Padahal kita sudah maju. Kita sudah masuk ke dalam masa reformasi. Kita dan media kalau tidak mau (terjadi), jangan justru membumbui kekerasan itu," ujar Megawati.

"Masih banyak keinginan untuk melakukan, untuk mem-provoke. Saya tidak tahu, sampai kapan media akan melakukan terus seperti itu. Saya garis bawahi, kita menginginkan adanya kedamaian, ketenteraman bagi masyarakat Indonesia," sambungnya.

(jbr/bag)