Di Praperadilan, Pengacara Ungkap Kejanggalan Status Tersangka Dahlan Iskan

Surabaya - Kuasa hukum menilai penyidikan hingga penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) tidak memenuhi syarat. Hal tersebut terungkap dalam sidang praperadilan Dahlan Iskan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Kita melihat penetapan Pak Dahlan sebagai tersangka tidak cukup bukti. Apalagi, surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka dikeluarkan bersamaan pada 27 Oktober 2016," kata salah satu tim kuasa hukum Dahlan Iskan, Indra Priangkasa, Kamis (17/11/2016).

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Ferdinan di ruang Cakra PN Surabaya, tim kuasa hukum Dahlan Iskan menyebut 3 poin yang diajukan sebagai pertanyaan dalam sidang.

"Ada tiga, mulai penyidikan, penetapan tersangka hingga penahanan oleh Kejaksaan tidak sesuai aturan dan menyalahi Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP yakni tidak adanya alat bukti," ungkap Indra.

Pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah bukti yang siap dibeberkan dalam sidang selanjutnya. "Sidang selanjutnya kita akan bawa bukti surat surat untuk mendukung dalil kita serta ahli," imbuh dia.

Usai tim kuasa hukum Dahlan Iskan sebagai pelapor menyampaikan tuntutan, Ferdinan sebagai hakim tunggal dalam sidang praperadilan memutuskan untuk menunda sidang pada Senin (21/11) depan dengan agenda jawaban dari Kejati Jatim sebagai terlapor.

"Terlapor, pelapor ada yang perlu disampaikan lagi. Kalau tidak ada, sidang kita lanjutkan Senin (21/11) depan dengan agenda pembacaan jawaban dari terlapor sekaligus sanggahan dari pelapor," tutup Ferdinan. (fjp/fjp)