Janji Anies ke Warga Bukit Duri: Relokasi yang Buat Hidup Lebih Baik

Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima 8 aspirasi saat kampanye di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dia mendengarkan keluhan warga soal penggusuran dan memberi janji solusi.

"PBB (Pajak Bumi Bangunan, -red) mereka ada. Kalau kami salah ada, kenapa ada PBB. Kalau liar kenapa ada PBB," kata warga RT 01 RW 12, Iwan saat menemui Anies berkeliling kampung dan meninjau sungai Ciliwung, Selasa (15/11/2016).

Setelah berkeliling, Anies mengatakan di depan warga Bukit Duri, tempat ini harus direlokasi. Tidak ada pilihan lain.

"Kalau di sini enggak bisa ditata karena di aliran sungai yang dampaknya se-Jakarta," kata Anies di hadapan warga.

Namun, dia menjanjikan akan melakukan tindakan yang manusiawi ketika melakukan relokasi. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan tempat baru untuk relokasi.

"Pertama, amankah tempat baru, kedua penghidupan, ketiga kesehatan dan pendidikan. Dan tempat itu nyaman, terjangkau. Pindah tidak menderita tapi dapat hidup yang lebih baik," kata Anies di tengah gerimis.

Warga Bukit Duri tidak menyia-nyiakan kedatangan Anies. Mereka memberikan "8 Aspirasi Bukit Duri," dalam banner ukuran 3x1,5 meter. Anies pun memerintahkan tim kampenye untuk membawanya.

"Baru, disampaikan ya, nanti kita akan bawa. Saya belum bawa satu-satu. Tapi mereka serius," kata Anies kepada wartawan.

Berikut adalah "Delapan Aspirasi Bukit Duri":

Kami atas nama Warga Bukit Duri meminta kepada Calon Gubemur DKI yang akan terpillh untuk periode 2017-2022 agar menampung Beberapa aspirasi warga yang tertuang dalam 8 point dibawah ini.

1. Mewujudkan program pendidikan gratis 100% hingga kelas 12 dengan menjamin prinsip anti diskriminasi SARA, kemampuan ekonomi keluarga dan kemampuan belajar peserta didik.

2. Menjamin pelayanan kesehatan yang berpihak terhadap rakyat dengan bentuk peraturan yang mengikat seluruh penyelenggara kesehatan

3. Menjamin tersedianya tempat berdagang dan perlindungan hukum bagi pedagang kecil.

4. Mengedepankan musyawarah mufakat dengan warga Jakarta dalam melakukan penataan kota yang berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan warga Jakarta, serta memberikan solusi/jalan keluar bagi warga agar dapat menata kehidupannya ke depan.

5. Dalam melaksanakan penataan ruang yang mengharuskan pemerintah menggusur pemukiman warga, maka harus diberikan solusi "rumah ganti rumah, tanah ganti tanah agar perasan warga tidak tersakiti."

6. merehabilitasi kehidupan para korban penggusuran pemprov DKI Jakarta periode 2012-2017, termasuk persoalan tempat tinggal tetap dan persoalan perekonomian rumah tangga dan menempatkan Rusunawa bukan solusi tempat tinggal rakyat.

7. Membatalkan reklamasi teluk Jakarta yang merusak ekosistem biota laut dan mata pencaharian warga dan membuat suatu perencanaan baru yang mendukung agar yang sudah dikerjakan dapat bermanfaat bagi warga Jakartata secara umum.

8. Mengukuhkan dan meneguhkan peran, posisi dan fungsi rukun tetangga dan rukun warga sebagai pengalaman gotong-royong dan musyawarah-mufakat dimasyarakat, dengan mencabut segala peraturan yang menistakan RT dan RW

(wsn/wsn)