Kompolnas: Polri Gelar Perkara Ahok Sesuai UU dan Tanpa Intervensi

Dhani Irawan - detikNews
Selasa, 15 Nov 2016 19:32 WIB
Suasana awal gelar perkara kasus Ahok (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggelar perkara laporan pidato kontroversial Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai gelar perkara Ahok berjalan dengan baik.

"Perlu kami tegaskan, dalam hal ini Polri telah bekerja sesuai dengan aturan Hukum Acara Pidana, baik KUHAP maupun Perkap Nomor 14 Tahun 2012," kata Kompolnas dalam keterangan pers pada Selasa (15/11/2016).

Keterangan Kompolnas ini dibuat atas nama tiga komisioner, yakni Bekto Suprapto, Andrea H Poeloengan, dan Poengky Indarti. Tiga nama itu hadir dalam gelar perkara yang diselenggarakan di Rupatama Mabes Polri hari ini.

Kompolnas berkewajiban dan berwenang untuk hadir di gelar perkara ini. Proses gelar perkara dijelaskannya sebagai proses penyelidikan, bukan proses penyidikan pro justitia. Tujuan gelar perkara ini untuk menemukan ada atau tidaknya perbuatan pidana.

Gelar perkara juga dilakukan untuk mencari ada atau tidaknya perbuatan pidana. Dalam hal ini, polisi sudah bekerja dengan independen.

"Kami menjadi saksi bahwa seluruh peserta gelar, baik dari pihak Pelapor, Terlapor, Ahli dan Pengawas lainnya, memberikan apresiasi yang tinggi juga kepada kinerja Polri, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun juga untuk melakukan intervensi atau tekanan baik langsung maupun tidak langsung yang berpotensi dapat mempengaruhi independensi Polri," kata Kompolnas.

Polri dinilai Kompolnas telah bekerja secara optimal dan transparan sampai sejauh ini. Maka kompolnas mengapresiasi kerja kepolisian dalam memproses laporan dugaan penistaan agama.

Dalam perkara ini, Polri telah menerima 14 laporan polisi dan 1 surat pengaduan. Sudah ada 29 saksi dan 39 ahli yang diinterview sejak 6 Oktober 2016.

"Pada proses gelar perkara, Polri telah memaparkan hasil informasi yang dikumpulkan baik dari pelapor, terlapor, saksi, ahli pidana, ahli agama, ahli bahasa, ahli digital forensik, ahli psikologi, ahli antropologi, ahli jurnalis, dan lainnya, baik yang diajukan oleh pelapor, terlapor maupun Polri," kata Kompolnas merinci.

(dnu/fdn)