Sebanyak 10 orang menyambangi Makostrad, Di Jalan Merdeka Timur, Gambir Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016). Mereka menemui Panglima kostrad, Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi selama 25 menit. Pertemuan digelar tertutup.
"Waktu kita diskusi tadi di dalam, bacaan kita sama bahwa situasi bangsa ini dalam keadaan genting. Bahwa isu SARA sangat marak sekali dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan ini membahayakan kesatuan NKRI, Kebhinekaan Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 45. Dalam gerakan itu kami memiliki platform yang sama dengan Pangkostrad," kata Bernard M Haloho, Juru Bicara Koordinator Rumah Gerakan 98, di Makostrad, Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya aksi di jalanan itu hak konstitusional. Kita menghormati bahwa demonstrasi bagian dari demokrasi. Tapi kita mengingatkan supaya demonstrasi itu tidak menyebabkan ketakutan di muka publik apalagi kalau ada rencana-rencana yang sifatnya anarkis. Saya pikir rumah gerakan salah satu elemen yang sejak awal sudah mengingatkan kepada publik bahwa aksi unjuk rasa terkait Ahok ini hanya sarana perantara tujuan utamanya adalah presiden," ujar Bernard.
"Seperti Pangkostrad, Kapolri itu kita minta Supaya mengedepankan penegakan hukum dan ketegasan dalam mengamankan aksi di jalanan supaya kondusif," imbuhnya.
Bernard menuturkan, Pangkostrad berpesan agar semua elemen masyarakat bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Dia mengatakan saat ini elit nasional sudah mengetahui terkait keterlibatan aktor intelek dalam aksi pada 4 November lalu.
"Beliau secara implisit menyatakan bahwa pimpinan elit nasional ini sudah tahu di belakang kelompok-kelompok garis keras yang berjalan menggunakan isu SARA," jelas Bernard.
"Kita harus bergandengan tangan, bersama-sama menjaga keutuhan NKRI ini," tutur Bernard kepada pewarta. (rvk/rvk)