Deradikalisasi Harus Tetap Dilakukan, Pelaku Teror Harus Ditindak Tegas

Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut program deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme harus tetap dilakukan. Deradikalisasi dinilai punya dampak positif.

"Ada dua tahapan yang harus dilakukan, proses deradikalisasi tetap harus dilakukan dan kedua penegakan hukum," kata Pramono di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016).

Program deradikalisasi ini kembali disorot terkait dengan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku pengemboman berinisial J diketahui pernah menjadi narapidana kasus teroris bom Puspitek Tangerang dan bom buku di Jakarta.

"Bahwa program ini tidak 100 persen berhasil kenyataannya di Samarinda kemarin. Tapi banyak juga yang berhasil bahkan pelaku-pelaku utama yang diangap sebagai guru mereka ikut dalam program deradikalisasi dan mereka membawa pengaruh yang positif bagi umatnya. sekali lagi program deradikalisasi tetap harus dilakukan dan ini menjadi pekerjaan di BNPT," jelas dia.

Soal penegakan hukum, Pramono meminta pelaku pelempar bom molotov di depan Gereja Oikumene itu ditindak tegas. Apalagi pola yang dilakukan pelaku dinilai cukup berani dan dilakukan penuh kesadaran.

"Kenyataannya dia masih melakukan dan untuk itu harus ada langkah tegas terhadap yang bersangkutan karena memang kalau dilihat pola cara dan secara terbuka apalagi ini dilakukan dalam waktu secara terang benderang itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan melakukan dengan penuh kesadaran," kata Pramono.

Pramono menilai pelaku pelempar bom molotov di Samarinda tidak dilakukan oleh pelaku tunggal. Untuk itu dia meminta penegak hukum agar mengusut jaringan kelompok tersebut secara tuntas.

"Kalau dilihat pelakunya orang lama, jaringannya pasti tidak tunggal, pasti jaringan lama. Kalau dilihat begitu demonstratifnya, dilakukan siang hari, dengan gampang ditangkap masyarakat, ini menunjukkan bahwa dia menyiapkan diri sebagai martir," sebutnya. (ams/fdn)