Beragam Aduan ke Plt Gubernur DKI: Minta Rusun, Uang dan 'Pamit' Bunuh Diri

Beragam Aduan ke Plt Gubernur DKI: Minta Rusun, Uang dan 'Pamit' Bunuh Diri

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 14 Nov 2016 11:47 WIB
Beragam Aduan ke Plt Gubernur DKI: Minta Rusun, Uang dan Pamit Bunuh Diri
Sumarsono/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Sumarsono tahu betul 'risiko' menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Tanggungan beban berat menyelesaikan setumpuk pekerjaan juga menampung keluhan warga.

Macam-macam keluhan warga yang diterima. Mulai dari urusan perkotaan hingga ke persoalan pribadi yang semestinya bukan wewenang Sumarsono menyelesaikan.

"Ada urusannya dari yang lucu sampai serius. Yang lucu misalnya datang sama saya, alasannya 'saya mohon izin pada bapak Plt Gubernur untuk bunuh diri'," kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sumarsono yang terkejut berusaha menawarkan solusi yang dibutuhkan pengadu dari wilayah Kelapa Gading itu. Tapi menurutnya pengadu itu terlalu putus asa.

"Enggak mungkin bapak gubernur bisa membantu karena persoalan saya berat," katanya menirukan perkataan pengadu.

"Penampilannya kayaknya sih dulu pengusaha tapi pengusaha bangkrut kemudian menjadi terperosok secara ekonomi," sebut dia.

Soni-sapaan Sumarsono-langsung memberikan nasihat sprititual kepada pengadu. Soni berupaya meyakinkan pengadu tindakan bunuh diri adalah perbuatan dosa.

"Akhirnya saya bilang bunuh diri itu dibenci oleh Tuhan, masih ada cara yang lain sebagaimana jalan, banyak jalan menuju Roma, begitu," tuturnya.

Bagi Soni, mendengar pengaduan masyarakat sangat penting. Dari aduan ini, Pemprov mengetahui kondisi di tengah masyarakat untuk diputuskan penanganannya.

"Biasalah, minta rusun, biaya sekolah, terus kemudian biaya hidup, penopang hidup, kemudian pembebasan SPP untuk sekolah anaknya, untuk kos, sampai ke sana ada. Bahkan tiket sampai perjalanan pulang ke kampung juga ada. Ada juga yang sifatnya umumnya proposal, minta bantuan uang," terangnya.

Namun harus ada pemilahan dari aduan yang masuk. Soni memisahkan keluh kesah pribadi pengadu dengan keluhan atas layanan publik Pemprov DKI.

"Saya komitmen setiap pengaduan saya kira tidak ada satu dua hari pasti saya follow up, minimal saya panggil kepala dinas yang menangani. Ini sudah saya jalankan," kata dia. (fdn/fdn)


Berita Terkait