.webp)
Sekjen PPP Romi, Arsul Sani, sedari awal sudah meyakini bahwa keputusan kubu Djan mendukung Ahok-Djarot tak dapat dukungan dari konstituen partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Dukungan dari mereka yang menamakan diri PPP Djan Faridz itu memang ibaratnya dukungan tanpa dukungan. Kenapa begitu? Karena di luar segelintir orang-orang yang berada di lingkaran satu Djan Faridz, maka tidak ada jajaran pengurus kubu Djan Faridz yang ikut mendukung," kata Arsul saat dihubungi, Senin (14/11/2016).
"Jadi kalau mereka akan mengevaluasi maka hakekatnya mereka sadar akan kekeliruan keputusan yang sebelumnya mereka ambil," sambung dia.
Menurut Arsul, niat kubu Djan untuk 'mencari muka' ke pemerintah sepenuhnya gagal. Salah satu buktinya kehadiran Presiden Joko Widodo pada kehadiran munas alim ulama kemarin di asrama Haji Pondok Gede.
"Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa "barter" yang mereka harapkan dari dukungan tersebut ternyata tidak bisa mereka peroleh, yakni berubahnya pengakuan pemerintah dengan menerbitkan SK untuk kepengurusan Djan Faridz," paparnya.
"Alih-alih dipertimbangkan oleh pemerintah barter tersebut, malah Presiden Jokowi justru hari ini datang ke acara Munas Alim Ulama yang diselenggarakan oleh kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede," imbuh Arsul.
Sebelumnya, Sekjen PPP kubu Djan Dimyati Natakusumah mengatakan, ada beberapa alasan terkait evaluasi dukungan tersebut.
"Iya, (dukungan) akan kami evaluasi dan kaji lagi. Dalam pekan ini kami akan rapatkan," kata Dimyati terpisah.
Beberapa alasan melatarbelakangi evaluasi sikap PPP kubu Djan tersebut. Ia tak memungkiri salah satu alasannya adalah isu dugaan penistaan agama Ahok terkait Al Maidah 51. Selain itu, alasan utamanya adalah rekomendasi dari para ulama.
"Masukan dari konstituen dan alim ulama. Kami juga mau melihat arah pemerintah, terutama presiden," ujarnya.
(wsn/imk)
