Partai Pendukung Ahok Mulai Goyah, Timses: Itu Tak Berpengaruh

Dinamika Pilgub DKI

Partai Pendukung Ahok Mulai Goyah, Timses: Itu Tak Berpengaruh

Wisnu Prasetiyo Adi Putra - detikNews
Senin, 14 Nov 2016 11:31 WIB
Partai Pendukung Ahok Mulai Goyah, Timses: Itu Tak Berpengaruh
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Menjelang gelar perkara Bareskrim Polri terkait pidato kontroversial Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), partai pendukung Ahok di Pilgub DKI 2017 jadi pikir-pikir soal dukungan. Meski begitu, tim sukses meyakini hal itu tidak akan berpengaruh.

Nasdem sudah menyatakan akan mengevaluasi dukungan ke Ahok apabila status calon petahana itu menjadi tersangka, PPP kubu Djan Faridz juga akan melakukan evaluasi. Menurut Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ahok-Djarot yang sekaligus Ketua DPP Hanura, Dadang Rusdiana pasangan yang diusungnya tersebut masih unggul hingga saat ini.

"Hasil survei masih menunjukkan Ahok-Djarot unggul, walaupun turun dari survei sebelumnya. Kita akan lihat nanti dampak dari gelar perkara POLRI, tentunya ketika Ahok dinyatakan tak terbukti maka akan berdampak pada kenaikan elektabilitas," kata Dadang melalui pesan singkat, Senin
(14/11/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalaupun PPP Djan Faridz menyatakan akan mengevaluasi dukungan setelah demo 411 saya kira tidak akan berpengaruh," sambung dia.

Dadang menambahkan, suara Ahok tak tergantung dengan dukungan kubu Djan. Kasus pidato kontroversi Ahok di Kepulauan Seribu-lah yang paling berpengaruh terhadap suara Ahok-Djarot.

"Yang paling berpengaruh adalah terbukti atau tidaknya Ahok melakukan penistaan agama," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekjen PPP kubu Djan Dimyati Natakusumah mengatakan, ada beberapa alasan terkait evaluasi dukungan tersebut.

"Iya, (dukungan) akan kami evaluasi dan kaji lagi. Dalam pekan ini kami akan rapatkan," kata Dimyati terpisah.

Beberapa alasan melatarbelakangi evaluasi sikap PPP kubu Djan tersebut. Ia tak memungkiri salah satu alasannya adalah isu dugaan penistaan agama Ahok terkait Al Maidah 51. Selain itu, alasan utamanya adalah rekomendasi dari para ulama.

"Masukan dari konstituen dan alim ulama. Kami juga mau melihat arah pemerintah, terutama presiden," ujarnya. (wsn/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads