Fraksi PPP DPR Bertemu dengan Kemlu AS di Washington DC, ini yang Dibahas

Laporan dari Washington DC

Fraksi PPP DPR Bertemu dengan Kemlu AS di Washington DC, ini yang Dibahas

Ahmad Toriq - detikNews
Minggu, 13 Nov 2016 21:09 WIB
Fraksi PPP DPR Bertemu dengan Kemlu AS di Washington DC, ini yang Dibahas
Foto: Amir Uskara/ Torik detikcom
Jakarta - Salah satu agenda delegasi Fraksi PPP DPR di Amerika Serikat (AS) adalah bertemu Department of State atau Kementerian Luar Negeri AS. Sejumlah hal dibahas, termasuk soal revisi Undang-Undang Terorisme yang sedang digodok di DPR.

Delegasi Fraksi PPP DPR yang bertemu dengan Kemlu AS adalah Sekretaris Fraksi PPP DPR Amir Uskara dan Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR Dony Ahmad Munir. Awalnya, delegasi dijadwalkan menggelar dua pertemuan, namun pihak Kemlu AS menambah satu pertemuan lagi plus satu presentasi soal Global Engagement Center.

Pada 3 pertemuan di Kemlu AS, delegasi ditemui oleh Brian Jensen and Jillian DeLuna untuk pembahasan bidang hubungan bilateral ekonomi dan Trans-Pacific Partnership (TPP), Deputy Assistant Secretary Marie Richards Break untuk bidang antiterorisme, dan Direktur Maritim Asia Tenggara Marie Damour.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan digelar di gedung Department of State di 2200 C Street, NW Washington, DC 20522, Kamis (10/11/2016). Pertemuan digelar tertutup atas permintaan pihak Department of State. Sabtu (12/11) Amir Uskara menyingkap garis besar isi pertemuan itu.

"Pertemuan kita dengan Kemlu ada 4 hal pokok yang kita bicarakan. Pertama, terkait dengan hubungan ekonomi, kemudian isu-isu khusus, termasuk TPP ini juga menjadi bahasan kita, dan yang terakhir terkait dengan antiterorisme yang dilakukan oleh Amerika, baik di Amerika sendiri maupun di negara yang dianggap berkepentingan untuk membangun antiterorisme yang digagas oleh Amerika, termasuk di indonesia," kata Amir saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (12/11/2016) waktu AS.

Soal TPP, Amir yang merupakan anggota Komisi XI DPR mempertanyakan soal kepastian sikap AS setelah terpilihnya Trump. Sebab, Trump diketahui menolak TPP. Namun sayangnya belum ada pernyataan resmi dari Kemlu AS.

"Tapi ada keyakinan bahwa TPP tetap bisa terlaksana," ujar Amir.

Dalam diskusi antiterorisme, Kemlu AS bertanya soal revisi UU Terorisme yang sedang dibahas di Indonesia. Kemlu AS memberi gambaran soal langkah-langkah yang sudah ditempuh dalam memberantas terorisme.

"Itu ada kaitannya juga, karena kita sementara membahas UU antiteroris, tentu kita banyak diskusi dengan Kemlu AS, langkah-langkah yang ada di Amerika dan apa harapan dan pikiran Amerika terhadap antiteroris yang sedang dibahas di Indonesia," tutur Amir.

Delegasi PPP juga bertanya soal bagaimana gambaran pemerintahan AS akan dijalankan di bawah kepemimpinan Trump. Namun orang-orang di Kemlu AS yang ditemui oleh delegasi tak mau bicara banyak soal Trump.

"Hampir semua yang kita tanyakan, karena ada 4 tim yang kita temui, mereka pada prinsipnya belum mau bicara terkait dengan Trump, karena memang presiden mereka sekarang masih Obama," tutur Wakil Rakyat asal dapil Sulawesi Selatan I ini.

"Cuma memang prediksi mereka tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini, karena bagaimanapun Amerika punya aturan, punya regulasi dan punya UU yang memang mengatur siapapun yang menjadi pemimpin di AS ini, termasuk untuk penentuan kabinet, kan mereka harus persetujuan kongres, sementara di kongres sendiri sekalipun didominasi oleh Republik, tapi tidak semua juga anggota congress dari Republik juga sepaham dengan Trump, itu pikiran-pikiran mereka," sambung Amir.

Delegasi BKSAP dan Fraksi PPP DPR RI yang terdiri dari anggota Komisi III sekaligus Ketum PPP Muchammad Romahurmuziy, Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati, Sekretaris Fraksi DPR PPP Amir Uskara, Wakil Ketua BKSAP DPR yang juga Ketua DPP PPP bidang Luar Negeri Syaifullah Tamliha, dan Wakil Sekretaris Fraksi PPP Dony Ahmad Munir melakukan kunjungan kerja ke AS. Tujuan utamanya adalah memantau langsung Pilpres AS 2016. Selain itu, delegasi juga berdiskusi dengan The International Foundation for Electoral Systems (IFES), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), berkunjung ke Kedubes RI, dan menggelar pertemuan dengan Kemlu AS.

(tor/rvk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads