Ketum PAN: Jokowi Tegaskan Tak Lindungi Ahok, Proses Hukum Harus Transparan

Jakarta - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, safari politik adalah hal yang perlu dilakukan oleh Presiden. Karena hal ini sebagai respon aspirasi untuk menjelaskan posisi keputusan pemerintah.

"Presiden perlu mengunjungi partai politik, ormas dan lapisan masyarakat lainnya sebagai respons aspirasi masa kampanye kemarin menjelaskan posisi keputusan pemerintah," kata Zulkifli di sela acara Rapimnas PAN, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden ingin menjelaskan kembali bahwa dirinya tidak melindungi Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama (Ahok). Jokowi menyerahkan ke penegak hukum kasus yang melilit karena pidato kontroversialnya yang diduga ada unsur penistaan agama ketika di Kepulauan Seribu, 27 September lalu.

"Itu penting sekali bahwa masalah DKI, Presiden sudah tegas mengatakan dan jelas tidak akan melindungi gubernur nonaktif. Dan sudah menyerahkan ini kepada proses hukum agar polisi, aparat penegak hukum lainnya bisa memproses ini dengan cepat, tegas, memenuhi rasa keadilan dan transparan. Tinggal kita tunggu aparat penegak hukum," papar Zulkifli.

Zulkifli percaya proses hukum ini akan berjalan dengan dengan baik. Zulkifli percaya, aparat penegak hukum akan mengikuti aturan dan menghasilkan keputusan yang memenuhi rasa keadilan.

"Itu tadi penegakan hukumnya harus cepat, tegas dan memenuhi rasa keadilan. Saya percaya polisi kita tentu akan mengikuti aturan yang ada dan saya percaya juga akan menegakan hukum secara adil dan memenuhi rasa keadilan. Saya percaya itu," ucapnya.

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli mengatakan dirinya memiliki tugas keseharian membangun wawasan kebangsaan. Hal-hal ini dilakukan dengan sosialisasi dasar-dasar berbangsa dan bernegara. Zulkifli mengatakan, partai yang dipimpinnya menjadi yang nomor satu untuk mewacanakan hal itu.

"Jadi kami palang pintu paling depan menjaga kebhinnekaan, menjaga persatuan menjaga konstitusi kita, NKRI, hormat satu dengan yang lainnya, respek. Karena kita ini beragam, kita ini bersaudara walaupun berbeda-beda harus satu. Itu kerjaan kita, PAN paling depan soal-soal ini," ujar Zulkifli.

Menurutnya, kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi para pejabat publik. Zulkifli mengatakan, pejabat publik mesti memiliki sikap Pancasilais dan juga menjaga kebhinnekaan.

"Oleh karena itu kita meminta pejabat pejabat publik terutama ini pelajaran penting. Kan sumpahnya itu adalah taat kepada konstitusi dan patuh terhadap perundang-undangan. Jadi sikapnya harus pancasilais, memanusiakan manusia dengan adil, menghormati," tuturnya. (jbr/dnu)