JK: Kalau Ada Bukti Memberatkan, HMI Siap Diproses Hukum

Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam dan 4 kader HMI dijadikan tersangka oleh polisi karena diduga terlibat dalam kericuhan saat demo 4 November lalu. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, jika memang ada bukti kuat kader HMI terlibat harus diproses hukum.

"Ya kalau ada bukti yang memberatkan tentu HMI siap diproses, selama ada bukti-bukti yang betul menguatkan," kata JK saat berbincang dengan wartawan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/11/2016).

Wapres JK juga bicara soal adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan alumni HMI dan melaporkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia organisasi resmi alumni HMI KAHMI.

"HMI-nya sendiri PB HMI dengan KAHMI, alumninya, lembaga yang itu saya tidak tahu apa karena itu tidak dikenal di lingkungan HMI. Ya tidak ada, tidak ada organisasi itu di HMI, yang ada KAHMI, KAHMI saya kira reaksinya damai," ucapnya.

Sementara terkait laporan atas Fakri Hamzah, JK mengatakan bahwa masyarakat yang tidak terima dengan sesuatu hal dapat melakukan proses hukum ke kepolisian.

"Bagus lah, justru ini anjuran pemerintah, jalur hukum, nanti kalau ke kepolisian, yang memastikan bersalah atau tidak, baguslah itu, jauh lebih baik, itu jalur hukum dari pada konflik," kata JK yang juga alumni HMI itu. (tfq/erd)