Pengamanan Kampanye Ahok Diperketat, Wakapolda: Sesuai Tingkat Kerawanan

Jakarta - Menyusul adanya penolakan warga saat pasangan Cagub-Cawagub DKI Basuki T Purnama -Djarot Saiful Hidayat saat kampanye, Polda Metro Jaya memperketat pengamanan. Pengetatan pengamanan mempertimbangkan tingkat kerawanan dan ancaman terhadap pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

"Polisi melakukan tindakan berdasarkan pada ancaman. Kita lihat sekitar seminggu yang lalu ada sekelompok orang yang mencoba menghambat atau membatasi pasangan calon nomor 2 untuk melaksanakan kampanye dan melakukan tindakan-tindakan tidak sepantasnya bahkan mendekati kepada perbuatan melawan hukum," terang Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Untuk mencegah kejadian itu terulang, polisi memberikan pengamanan semaksimal mungkin agar agenda kampanye Ahok-Djarot tetap berlangsung dengan kondusif.

"Polisi berkewajiban untuk mencegah itu agar tidak terjadi, tidak melihat besar kecilnya pasukan tapi upaya pencegahan yang dilakukan," ungkapnya.

Menyusul adanya beberapa kali penolakan, kampanye Ahok di Kedoya, Jakbar, Kamis (10/11) kemarin, dijaga oleh puluhan pasukan Brimob. Suntana menegaskan, tidak ada keberpihakan polisi dalam upaya pengamanan kampanye Ahok-Djarot tersebut.

Hal itu, sambung Suntana, dilakukan polisi karena melihat potensi kerawanan apabila tidak ada ekstra pengamanan.

"Kan tadi saya bilang, disesuaikan dengan tingkat kerawanan," tegasnya lagi.

Polda Metro Jaya sendiri telah menyiapkan 13 personel yang melekat ke masing-masing pasangan. Pengetatan pengamanan itu, ditegaskan Suntana, juga berlaku untuk paslon lainnya apabila terjadi kerawanan.

"Semua sama, tidak kita beda-bedakan. Pasangan nomor urut 1 dan 3 pun kita lakukan pengamanan. Kalau pasangan nomor 1 dan 3 mendapat kerawanan yang serupa, ya tentu akan kita tambah juga pengamanannya," lanjut dia.

Sementara Suntana mengimbau masyarakat untuk tidak menghalang-halangi paslon yang akan melakukan kampanye.

"Semua orang boleh melakukan haknya untuk berkampanye. Tidak ada yang boleh membatasi setiap orang mau berkampanye di mana. Jadi kalau masyarakat sudah membatasi hak kampanye seseorang, itu melakukan perbuatan melawan hukum," pungkas Suntana.

(mei/imk)