Cari Solusi Kasus Ahok, Menhan Undang Ulama

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mencari solusi kasus kontroversi pidato Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berujung tuduhan penistaan agama. Untuk itu, Ryamizard mengundang ulama seperti Hasyim Muzadi dan Ketua PBNU Abdul Manan Ghani.

Pertemuan bertajuk 'Silaturahmi Bela Negara Menhan dengan Ulama' ini berlangsung di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016). Sekitar 50 orang datang ke acara ini.

Acara awal diisi hiburan dari panduan suara Kemhan. Lagu 'Untuk Kita Renungkan' karya Ebiet G Ade, bergema di Kemhan setelah itu lagu Indonesia Raya.

Foto: Haris Fadhil/detikcom

Ryamizard mengatakan, pertemuan ini merupakan silaturahmi antara Kemhan dengan para ulama. Dia beberapa hari ini mendengarkan diskusi hingga malam hari untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi saat ini.

"Walau kita mendapat masalah saat ini dan itu sebagai proses maka marilah kita hormati proses hukum yang dijalani dan juga asas praduga tidak bersalah terhadap Pak Ahok ya," ujar Ryamizard.

Ryamizard mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang demo pada 4 November 2016. Demo berjalan dengan tertib meski ada insiden pada malam harinya.

"Pengerahan 1 juta umat lebih berjalan dengan aman dan tertib. (Aksi) Itu menunjukkan Islam yang damai, Islam dapat membuktikan berjalan bersama dengan demokrasi," kata Ryamizard.

Sementara itu, Hasyim Muzadi mengatakan dalam mengalami masalah yang rumit diperlukan penanganan yang tidak berat sebelah. Karena kalau negara terasa berpihak baik terang-terangan atau terselubung maka akan terjadi pemihakan yang membelah suasana.

Hasyim meminta kasus Ahok jangan melebar. Jika melebar maka akan disusupi pihak lain.

"Kalau melebar akan disusupi orang lain yang mempersulit kondisi negara kita," ucap Hasyim.

Foto: Haris Fadhil/detikcom

Abdul Manan Ghani meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus Ahok. Abdul percaya pemerintah dapat mengatasi hal itu.

"Apabila ada gangguan jangan lama-lama. Masa mau mengorbankan bangsa untuk rakyat kecil. Saya yakin pemerintah bisa mengatasinya dengan baik," kata Abdul.

(nwy/nwk)