Jokowi Minta Pemda Buat Kebijakan untuk Memperlancar BPJS

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di wilayahnya. Daerah diminta dapat segera menyelesaikan masalah kesehatan di sekitar lingkungannya.

"Pemda harus ikut mengambil tanggung jawab memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, terutama di tingkat primer," ujar Jokowi dalam sambutannya pada rapat kabinet terbatas soal BPJS di kantor kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Daerah juga diminta untuk melakukan upaya-upaya promosi dan preventif sehingga masyarakat memiliki pola hidup sehat. Jokowi mengatakan kebutuhan masyarkat miskin adalah jaminan kesehatan. Jokowi memiinta agar distribusi Kartu Indonesa Sehat (KIS) dapat tersalurkan secara merata di masyarakat.

Khusus pada fasilitas kesehatan ditingkat primer, Jokowi menyebut masih ada 115 penyakit non spesifik yang masih belum tertangani dengan baik.

"Oleh karena itu saya minta dirumuskan kebijakan yang bisa memberikan insentif pada pemda untuk mengambil peran dalam menyelesaikan masalah kesehatan di daerah, termasuk lakukan upaya preventif dan promotif," terangnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyinggung BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki layanan kesehatannya dan menerapkan tata kelola yang baik dan transaparan. Salah satu alternatif opsi yang ditawarkan pemerintah adalah memberikan pelaksanaan bantuan kesehatan kepada daerah dan pengawasannya berada di pemerintah

"Ini untuk memudahkan, mengontrol karena kalau setiap tahun ada kenaikan yang sangat tinggi untuk kekurangan anggarannya, saya kira hal-hal itu kalau diteruskan akan memberatkan kita," terangnya.

"Tetapi kalau bisa dipastikan dihentikan pada angka yang jelas, saya kira tidak masalah. Tapi kalau tiap tahun naik-naik saya kira akan memberatkan APBN kita," sambungnya. (fiq/rvk)