Ketua DPR Minta Pemerintah, Aparat dan Masyarakat Tak Intervensi Hukum

Jakarta - Presiden Joko Widodo berjanji akan memproses kasus hukum Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok). Ketua DPR Ade Komarudin meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku, termasuk soal pelaku kerusuhan Demo 4 November lalu.

"Poinnya adalah masyarakat meminta dilakukan secara terbuka, transparan dan adil. Jadi jangan dipelintir," ungkap Ade di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Permintaan untuk tidak saling tuding itu juga termasuk kepada dua koleganya sesama pimpinan DPR yaitu Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Itu lantaran kedua politisi tersebut ikut turun berorasi saat demo.

"Nggak boleh kita saling tuding menuding. Saya bilang, kalau memang enggak suka, ya perjuangkan secara hukum. Kita negara hukum, tapi hukumnya harus adil juga," ujarnya.

"Enggak boleh hukum hanya jadi alat kekuasaan atau alat tekanan anarkis. Aparat harus transparan, terbuka, adil dalam proses ini. Tidak boleh dicampuri, diintervensi siapapun," lanjut Ade.

Pria yang akrab disapa Akom ini meminta semua pihak untuk menjaga kesatuan dan persatuaan negara. Sikap saling membenci antar setiap stakeholder menurutnya dapat menjadi bibit disintegrasi bangsa.

"Kita harus jaga bersama negara ini, begitu ada kesan tidak bagus, itu lah mulai kita bibit disintegrasi. Tidak boleh ada intervensi baik dari aparat maupun dari masyarakat. itu sendiri. Biarkan hukum berjalan independen dalam ranah hukum sendiri," ucapnya.

Akom pun juga mengingatkan kepada semua pelaku politik agar tidak mencampuri urusan hukum yang tengah berjalan terkait kasus itu. Masyarakat pun dimintanya untuk bersikap bijaksana.

"Makanya saya tidak mau para Politisi cawe-cawe dalam hukum, pemerintah demikian juga, masyarakat juga jangan mendikte hukum, biar hukum berjalan di atas normanya sendiri," kata Akom.

"Biar hukum berjalan ditegakkan di atas aturan hukum itu sendiri. Tidak dicampuri oleh urusan politik baik oleh pemerintah, aparat maupun masyarakat itu sendiri dalam hal ini umat Islam. Saya menyayangkan jika umat Islam memusuhi pemerintahnya sendiri, aparatnya sendiri, demikian juga sebaliknya," imbuhnya.

Soal kerusuhan menyusul Demo 4 November, polisi telah menahan 5 orang yang diduga sebagai pelaku tindakan anarkis. Mereka yang diamankan memakai atribut HMI.

"Kalau soal hukum kita serahkan kepada penegak hukum. Aparat harus adil dalam mengusut apapun termasuk kasus pak Ahok," sebut Akom.

Presiden Jokowi pun dalam dua hari ini melakukan sowan ke ormas-ormas keagaamaan. Akom menyambut baik kedatangan Jokowi ke PBNU dan PP Muhammadiyah.

"Bagus sekali. Komunikasi politik dengan organisasi besar Islam itu penting dilakukan, dan tentu bukan hanya dua organisasi ini juga tetapi jika memungkinkan organisasi-organisasi umat Islam lain. Mereka adalah wadah bagi umat Islam Indonesia," urai politisi Golkar ini.

Akom pun berharap agar semua umat Islam dapat menahan diri. Aspirasi yang ada disebutnya harus dilakukan secara bijaksana dan penuh kesantunan.

"Kita minta semua umat Islam dengan semua pengorbanannya untuk persatuan nasional yang mayoritas umat Islam ini dan harus dijaga terus. Nggak boleh disia-siakan atau dinodai oleh beberapa isu lokal sekarang ini," tutup Akom.

(elz/imk)