Selain Kasus Ahok, Ini 3 Hal Penting yang Dibahas Muhammadiyah dan Presiden

Selain Kasus Ahok, Ini 3 Hal Penting yang Dibahas Muhammadiyah dan Presiden

Bisma Alief - detikNews
Selasa, 08 Nov 2016 14:49 WIB
Selain Kasus Ahok, Ini 3 Hal Penting yang Dibahas Muhammadiyah dan Presiden
Jokowi di Muhammadiyah/ Foto: Bagus Prihantoro/detikcom
Jakarta - Selain membicarakan kelanjutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Presiden Joko Widodo juga membicarakan agenda strategis lainnya. Setidaknya ada 3 agenda penting yang dibahas kedua belah pihak.

"Pertama, Muhammadiyah bersama pemerintah punya agenda sangat besar, yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi kerakyatan kita, ekonomi umat dan ekonomi bangsa yang menyangkut hajat hidup rakyat terbesar," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

Program ekonomi tersebut penting, agar problem kesenjangan sosial tidak menjadi akar dari gunung es masalah yang sekali-sekali bisa meletup menjadi masalah besar dalam kehidupan kebangsaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan Muhammadiyah Insya Allah siap," kata Haedar.

Yang kedua adalah konfigurasi politik Indonesia ke depan yang dianggap sudah terlanjur sangat liberal. Saat ini, kata Haedar, harus ditata ulang dalam konstruksinya.

"Di mana ada persenyawaan keislaman dan ke-Indonesiaan yang dalam presektif Muhammadiyah ingin membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat. Dan ini agenda yang sangat penting ke depan," ujarnya.

Dan ketiga adalah membangun keadaban bangsa baik ditingkat elit dan rakyat. Bangsa Indonesia memiliki filosofi dasar Pancasila, bangsa yang religius, dan seluruh rakyat beragama serta punya sejarah kebudayaan yang baik.

"Maka ke depan, tatanan kehidupan sosial, politik dan kebangsaan kita harus berlandaskan oleh etika yang bermartabat. Sehingga tidak ada satu orang warga apalagi elit yang boleh bertindak, berkata dan berbuat semaunya tanpa koridor etik dan keadaban kolektif bangsa," tutupnya. (rvk/rvk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads