Muhammadiyah: Polisi Tak Perlu Kembangkan Tafsir di Kasus Ahok

Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara cepat, tegas, dan transparan. Apalagi presiden sudah mengatakan tidak akan melindungi Ahok dalam kasus tersebut.

"Penghargaan tinggi atas komitmen presiden yang juga diwujudkan dalam perintah kepada kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan cepat, tegas dan transparan sebagaimana janji pemerintah," kata Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

Pertemuan petinggi PP Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi sendiri berlangsung sekitar 1 jam dan dilangsungkan tertutup.

Lebih lanjut, Haedar mengatakan, pihak kepolisian dapat mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok secara konsisten. Jangan sampai polisi mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa membuat keraguan.

"Kita berharap itu (perintah presiden) laksanakan dengan konsisten. Kita berharap juga polisi tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa justru menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini," tegas Haedar.

"Ikuti apa yang jadi garis dari Presiden," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas dan transparan. Jokowi juga menekankan bahwa dia tidak akan melindungi Ahok dari kasus hukum yang kini tengah dihadapinya.

"Bahwa proses hukum terhadap saudara Basuka Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum," kata Jokowi di tempat yang sama. (bis/dhn)