Gubernur Kalteng Minta KPK dan Masyarakat Sipil Awasi Anggaran APBD 2017

Jakarta - Gubernur Kalimatan Tengah Sugianto Sabran meminta masyarakat sipil dan KPK terlibat pengawasan dalam penyusunan APBD 2017. Sehingga anggaran itu dapat dikelola untuk kemasalahatan masyarakatnya.

"Saya bahkan ingin meminta agar KPK berkantor di Kalimantan Tengah, karena APBD ini bukan urusan sepele dan rakyat Kalimantan Tengah harus bisa merasakan dampak pemanfaatan APBD dengan optimal. Ini akan menentunkan lima tahun pemerintahan, sesuai dengan visi-misi kami waktu kampanye atau tidak," ujar Sugianto dalam keterangan tertulisnya Senin (7/11/2016).

Sugianto mengatakan, pihaknya merangkul Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam penganalisaan anggaran. Terlebih penyusunan ini hal baru baginya sejak dilantik Mei 2016 lalu.

"Kapasitas mereka menganalisis anggaran sangat kami butuhkan. Karena membangun daerah itu tidak bisa sendirian," imbuhnya.

Sugianto menilai penyusunan APBD 2017 sangat krusial bagi masa depan pembangunan wilayahnya. Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran melibatkan oranisai sipil dan lembaga penegak hukum.

"Ini adalah titik awal dimulainya era transparansi anggaran di jantung Kalimantan. Karenanya sangat penting, saya berinisiatif untuk mengajak rekan-rekan aktivis antikorupsi nasional untuk memantau proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, bahkan hingga implementasi APBD Kalteng. Masyarakat sipil (FITRA) harus banyak yang menonton agar APBD dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak ada yang ditutup-tutupi," tambah Sugian.

Secara terpisah usulan Pemprov Kalteng tersebut disambut baik oleh Sekretaris Jenderal FITRA Yeni Sucipto. Pihaknya akan memastikan anggaran yang disusun tepat sasaran kepada masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Sugianto, apalagi ini pengalaman pertama bagi beliau dalam penyusunan APBD. Proses penyusunan dan pembahasan APBD secara baik akan meningkat kualitas pemanfaatan uang rakyat. Kami yakin political will dari seorang pemimpin akan memberi dampak jangka panjang yang baik juga untuk Kalimantan Tengah," pungkas Yeni. (ed/hri)