Begini Suasana Pertemuan Wapres JK dengan Peserta Demo 4 November Kemarin

Jakarta - Perwakilan peserta demo 4 November akhirnya mau bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah menolak ditemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Pertemuan berlangsung di kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Negara di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada pukul 17.40 WIB petang Jumat kemarin.

Seperti apa suasana pertemuan peserta demo 4 November dengan Wapres JK?

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani ikut dalam pertemuan tersebut. Dia menceritakan kembali suasana pertemuan yang berlangsung hangat tersebut.

Dari pihak pemerintah selain Wapres JK ada Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sementara dari pihak demo 4 November diwakili antara lain Ustaz Bahtiar Nasir dan dua wakilnya. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy dan Arsul Sani yang juga Sekjen PPP diminta mendampingi.

"Saya sendiri bersama Habib Abubakar diberitahu Kapolri bahwa kami berdua diminta oleh tokoh-tokoh unjuk rasa untuk mendampingi mereka. Permintaannya kata Kapolri disampaikan ketika mereka bertemu Kapolri dan Wakapolri 2 malam sebelumnya," kata Arsul saat berbincang Sabtu (5/11/2016).

Menurut Arsul, pertemuan berlangsung sangat cair. Tak ada perdebatan antara perwakilan pendemo dengan pemerintah. "Suasana pertemuan dengan Wapres begitu akrab. Tidak ngotot-ngototan seperti bayangan banyak orang," kata Arsul.

Usai pertemuan, Wapres JK menegaskan bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dalam waktu dua pekan secara tegas. "Kesimpulannya adalah soal saudara Ahok, kita akan tegakkan hukum, laksanakan dengan hukum yang tegas dan diselesaikan dalam dua minggu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).

Dikatakan JK, pelaksanaan hukum yang cepat itu harus berjalan sesuai aturan. "Sehingga semua berjalan sesuai aturan hukum yang tegas," katanya. (erd/tor)