.webp)
Dalam pertemuan tersebut, Rano-Embay mengajak kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat dan mengambil peran aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan apabila kelak keduanya terpilih.
"Kami berdua berkepentingan untuk melahirkan pemerintahan yang bersih di Banten," kata Rano Karno melalui keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (2/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Istimewa |
"Apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu cukup sudah kita jadikan sebagai penanda dan pengingat bagi kita semua agar peristiwa-peristiwa muram di masa lalu tak terulang kembali di masa depan," ungkapnya.
Sementara itu, Embay Mulya Syarief yang mendampingi Rano Karno berkunjung ke kantor ICW ikut menjelaskan latar belakang mengapa dirinya kini maju sebagai calon wakil gubernur bersama Rano Karno. Embay dalam kesempatan tersebut menyimpan mimpi dan harapan besar tentang paras Banten yang lebih baik.
"Kalau sekadar ingin berkuasa, saya pasti sudah maju sejak 10 tahun lalu. Ini bukan soal kekuasaan. Ini soal panggilan untuk mengarahkan Banten ke arah yang lebih baik. Sebagai salah satu pihak yang terlibat aktif dalam proses pendirian Provinsi Banten, saya terpanggil untuk bersama-sama Pak Rano mewujudkan cita-cita pendirian Provinsi Banten." ujar Embay.
Pihak ICW yang enyambut kedatangan Rano-Embay adalah Ade Irawan yang didampingi Emerson Yuntho dan Tama Langkun telah menyatakan dukungannya terhadap semua upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pasangan calon nomor dua di pilgub Banten ini. Di kesempatan itu Ade Irawan juga sempat kembali mengingatkan komitmen Rano dalam satu kesempatan bersama dengan KPK untuk memperbaiki keadaan di Banten.
Di samping itu, Emerson Yuntho, salah satu aktivis antikorupsi ICW, dalam kesempatan yang sama juga mengapresiasi langkah yang ditempuh Rano Karno sebagai gubernur yang secara aktif mengundang dan membuka gerbang yang luas bagi KPK untuk melakukan supervisi di Banten. Emerson Yuntho mengatakan,
"Banten menjadi satu-satunya provinsi yang secara khusus melibatkan KPK dalam menyusun RPJMD. Rano Karno juga secara aktif memerintahkan jajaran birokrasinya untuk melibatkan KPK dalam perencanaan anggaran. Hal ini tentu harus dilanjutkan," tutup Emerson.
(wsn/rvk)
