Jika Jadi Gubernur Lagi, Apa Prioritas Rano Karno untuk Atasi Problem Banten?

Jakarta - Ada hal yang menjadi prioritas utama pasangan Rano-Embay begitu pasangan nomor urut 2 di Pilkada Banten 2017 ini terpilih menjadi gubernur. Selain persoalan insfrastruktur, kemiskinan dan kesehatan, program pendidikan akan menjadi hal utama begitu pasangan ini terpilih menjadi gubernur Banten nanti.

Menurut Rano Karno, persoalan kesehatan tidak akan nyata kalau pendidikan tidak diprioritaskan. Selama ini di Banten sangat kesulitan mencari dokter apalagi untuk daerah seperti di Malingping atau Bayah. Oleh sebab itu, menurut Rano, saat dirinya waktu itu masih menjabat gubernur definitif, ia meminta agar IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), dan minta agar fakultas kesehatan didirikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang.

"Semua prioritas, tapi ada yang utama, kalau mendengar film Si Doel Anak Sekolahan, core saya pendidikan," kata Rano Karno saat berkunjung ke kantor detikcom, Jl. Warung Jati Barat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2016). Rano datang dengan didampingi cawagub, Embay Mulya Syarief, dan beberapa tim kampanye.

Menurut Rano, berdasarkan aturan terbaru mengenai pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi, anggaran untuk pendidikan semakin besar. Jika sebelumnya setahun hanya 400 miliar, tahun depan menurut Rano, provinsi sudah menyiapkan anggaran pendidikan sampai 1,8 triliun rupiah.

"Pendidikan sangat prioritas. Bukan mengesampingkan infrastruktur, juga bukan mengesampingkan kesehatan, saya akan pondasikan di pendidikan, karena dengan pendidikan muncul disiplin lain," tambah Rano. Persoalan infrastruktur yang buruk di Banten, menurut Rano, tidak bisa dilakukan jika itu dalam jangka waktu sebentar. Selain karena APBD Banten yang hanya Rp 9 triliun, program infrastruktur harus dianggarkan dengan proyek multiyears.

Foto: Triono WS/detikcom Rano Karno-Embay Mulya Syarief

Dengan kemampuan fiskal Rp 9 triliun APBD tersebut, menurut Rano di Banten sangat tidak memungkinkan jika harus mengikuti program pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar yag ada di Ibu Kota. Dengan populasi 12 juta manusia dan jika dihitung jumlah penerima beasiswa di SMA-SMK mencapai satu juta orang dengan subsidi 2 juta pertahun. Menurut Rano, itu saja akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 4 triliun rupiah pertahun.

Oleh sebab itu, tambah Rano, jika ada yang mengatakan bahwa pendidikan di Banten akan gratis itu akan bagus. Tetapi masih merupakan jargon kampanye jika merujuk pada hitung-hitungan APBD Banten yang kecil.

Lalu, bagaimana antisipasi pendanaan pendidikan dan program prioritas lain jika APBD Banten yang masih begitu kecil?

Menurut Rano, idealnya provinsi ini memiliki PAD (Penghasilan Asli Daerah) sampai Rp 15 triliun. Hasil hitung-hitungan PAD sebesar itu bisa dimaksimalkan dari berbagai sektor. Sebagai contoh, selama ini penghasilan pajak dari Bandara Sukarno Hatta hanya diberikan kepada Kota dan Kabupaten Tangerang. Kemudian pajak industri di Banten hampir sebagian besar masuk ke Ibu Kota Jakarta. Ke depan, hal ini yang menurut Rano Karno harus dikelola dengan baik oleh gubernur Banten.



(bri/trw)