Hamdan Zoelva Sambangi KPK, Diperiksa soal Kasus Suap Pilkada Buton

Jakarta - Penyidik KPK memanggil mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva berkaitan dengan kasus suap sengketa Pilkada Buton tahun 2011. Selain itu, sejumlah mantan hakim MK pun dipanggil untuk memberikan kesaksian.

Hamdan terlihat telah hadir di KPK. Dia tidak banyak bicara tentang pemeriksaan yang akan dijalaninya.

"Ini urusan lama saja," ucap Hamdan di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2016).

Ada pula seorang mantan hakim MK yang juga dipanggil yaitu Muhammad Alim. Kemudian ada pula saksi lainnya yaitu La Uku dan Dani selaku pegawai negeri sipil (PNS), lalu ada 2 saksi lainnya yaitu I Gede Chadrayasa sebagai Kepala cabang Bank Mandiri Prioritas dan Andri Antoni sebagai Kepala cabang Bank Mandiri Pontianak Diponegoro.

Di kasus ini, Bupati Buton diduga menyuap Akil sebesar Rp 1 miliar. Uang suap itu diberikan Samsu Umar guna pemulusan perkara sengketa Pilkada di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tahun 2011. Uang diberikan kepada Akil saat ia masih menjabat sebagai Ketua MK.

Pimpinan KPK sebelumnya sudah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus lama. Termasuk kasus suap penanganan sengketa Pilkada di MK ini. Dalam kasus ini, masih tersisa kasus sengketa pilkada di Jawa Timur dan Kabupaten Buton.

Akil Mochtar sendiri telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam kasus-kasus yang menjerat Akil Mochtar, penyidik KPK sudah menjerat kepala daerah dan pihak-pihak terkait yang memberi suap ke Akil. Sejauh ini ada 7 sengketa Pilkada yang dimainkan Akil.

Beberapa di antaranya yaitu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana dalam Pilkada Lebak dan Banten. Selain itu KPK juga menjerat Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, dan istrinya Suzanna. (dhn/bag)