"KJP itu keuntungannya non tunai, sudah ditentukan apa saja. Kalau KIP itu sifatnya tunai dan bisa mengcover hal-hal yang tidak ada dalam KJP," kata Anies kepada wartawan saat kampanye di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (31/10/2016).
Bagi Anies, ada kebutuhan lain yang dibutuhkan siswa di luar KJP. Anies mencontohkan tugas sekolah, ekstrakurikuler, atau kebutuhan khusus lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca Juga: Anies Janji ke Warga KJP dan KIP Dibagi Bersamaan, Ahok: Tak Baik Berlebihan
Anies menjelaskan program pendidikan bukan hanya dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tapi, hanya DKI yang menolak adanya KIP.
"Ini sebenarnya sifatnya saling melengkapi. Karena banyak di daerah lain juga yang programnya membantu pendidikan. Dan ketika mereka memiliki program KIP juga digunakan," kata Anies.
Anis mengatakan program KIP adalah program pemerintah Jokowi yang harus disalurkan di setiap daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya KIP dibagikan di Jakarta.
"Ketika peraturan presiden itu adalah tanggung jawab kita semua melaksanakan peraturan presiden bukan mengatakan, oh tempat kami sudah cukup, lebih. Peraturannya mengatakan diberikan ke anak miskin di manapun berada," kata Anies.
Sebelumnya, Ahok menjelaskan alasan dia tidak mengizinkan KIP disebar di Jakarta. Menurutnya, penyebaran KIP di Jakarta dinilai sebagai tindakan mubazir, karena di Jakarta sudah KJP.
"Saya rasa sudah tepat untuk tidak double (ganda). KIP masih ada (bisa digunakan) di Jakarta, untuk yang tidak bisa mendapat KJP, misalnya warga Bekasi yang bersekolah di Jakarta," kata Ahok kepada detikcom, Minggu (30/10/2016). (imk/imk)











































