detikNews
Minggu 30 Oktober 2016, 07:11 WIB

Anies Janji ke Warga KJP dan KIP Dibagi Bersamaan, Ahok: Tak Baik Berlebihan

Ray Jordan - detikNews
Anies Janji ke Warga KJP dan KIP Dibagi Bersamaan, Ahok: Tak Baik Berlebihan Foto: Dikhy Sasra
Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang kini menjadi calon Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan ke warga bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengizinkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) disebar di Jakarta. Menanggapai ungkapan Anies ini, Ahok mengatakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) lebih 'sakti' daripada KIP.

Dikatakan Ahok, alasan dirinya tidak mengizinkan penyebaran KIP di Jakarta karena takut akan mubazir. Pasalnya, di Jakarta sudah ada KJP yang besaran dananya lebih besar dari KIP.

"Banyak warga DKI memilih KJP karena nilainya sebulan Rp 600 ribuan, bukan setahun Rp 1 juta atau berapa, yang pasti lebih kecil (dari KJP-red)," kata Ahok kepada detikcom, Minggu (30/10/2016).

Bahkan, lanjut Ahok, bagi penerima KJP yang lolos perguruan tinggi negeri, akan mendapat Rp 18 juta setahun. "Ini nominalnya jauh di atas KIP," kata Ahok.

"Kalau disuruh memilih, pasti warga menolak KIP," tambahnya.

Ahok menjelaskan, sudah tepat dia tidak mengizinkan KIP disebar di Jakarta, karena akan ganda dengan KJP. Sementara, di daerah lain masih banyak yang membutuhkan KIP.

"Saya rasa sudah tepat tidak boleh dobel. Ini untuk azaz keadilan, tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan," kata Ahok.

Ahok juga menjelaskan, besaran KJP sudah sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Untuk menetapkan angka tersebut, lanjut Ahok, pihaknya meminta kajian dari World Bank.

"Jadi, besaran KJP sudah sesuai mencukupi kebutuhan Jakarta, sesuai kajian World Bank. Kalau di-dobel, KIP jadi berlebihan, tidak sesuai kebutuhan. Jadi lebih baik disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.

Sebelumnya, saat bertemu warga Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (29/10), Anies mengatakan penyebaran KIP di Jakarta ditolak oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Sayang sekali, Jakarta itu dulu waktu saya menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-red) ada Kartu Indonesia Pintar yang disebar ke seluruh Indonesia, tapi tidak di Jakarta. Ini ditolak. Ini karena ditolak gubernurnya. Itu lumayan Rp 750 ribu. Ini tidak boleh karena katanya sudah ada KJP," kata Anies.

Padahal, lanjut Anies, dirinya sudah mengirimkan surat khusus ke Ahok agar KIP bisa disebar di Jakarta. Namun, hal itu sia-sia.

"Coba kalau itu diizinkan. Saya sudah kirim surat khusus agar diizinkan dan dijawab langsung, tidak diizinkan karena sudah ada KJP," kata Anies.

Anies mengatakan, jika nanti terpilih jadi Gubernur DKI, maka warga akan mendapatkan layanan KIP dan KJP secara bersamaan (dobel).

"Kalau saya jadi gubernur, akan ada KJP dan KIP, jadi warga dapat dobel. Ada KIP dan dapat KJP. KJP-nya tidak dihilangkan, malah ditambah. Ini gubernurnya namanya Basuki Thahaja Purnama," tambah Anies.

"Kan lumayan itu SMA Rp 1 juta, SMP Rp 750 ribu, SD Rp 450 ribu. Ini bukan program saya, bukan program Pak Anies, tapi Pak Jokowi," tambahnya.
(jor/dkp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com