Berapa Harga Rumah Mantan Presiden dan Wapres dari Negara?

Niken Widya Yunita - detikNews
Sabtu, 29 Okt 2016 18:35 WIB
Foto: Rumah Baru SBY dari Negara (Danu Damarjati/detikcom)
Jakarta - Mantan presiden dan wapres mendapatkan rumah dari negara. Berapa harga rumah yang ditetapkan negara untuk mereka?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan presiden dan atau wakil presiden RI, seperti dilihat pada Sabtu (29/10/2016), luas maksimal rumah mantan presiden dan wapres 1.500 meter persegi jika berlokasi di ibu kota negara RI atau seluas-luasnya 2.500 meter persegi untuk yang berlokasi di luar kota Jakarta. Sedangkan bangunan rumah maksimal seluas 1.500 meter persegi.

Mantan Mensesneg Hatta Rajasa pada (16/4/2008) menyebutkan nilai rumah untuk mantan presiden dan wapres berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81/2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan Atau Mantan Wapres tidak lebih dari Rp 20 miliar. Bila lebih dari Rp 20 miliar maka mereka harus membayar kelebihannya.

"Biasanya diberikan kebebasan untuk memilih sepanjang tidak melebihi Rp 20 miliar. Kalau melebihi Rp 20 miliar, sisanya dibayar sendiri," kata Hatta kala itu.
 Berapa Harga Rumah Mantan Presiden dan Wapres dari Negara?Foto: Rumah Baru SBY dari Negara (Danu Damarjati/detikcom)


Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 52/2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani SBY kala itu, maka Keppres Nomor 81/2004 dinyatakan tidak berlaku dan tidak ada batas nilai pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden.

Seskab Dipo Alam pada (13/6/2014) mengatakan, keluarnya PP tersebut salah satunya karena SBY mengakomodir permintaan Jusuf Kalla yang tidak bisa dipenuhi dalam ketentuan sebelumnya, yaitu Keppres Nomor 81/2004.

"Dalam Keppres Nomor 81 tahun 2004 itu ada batas nilai pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan atau mantan Wapres, yaitu maksimal Rp 20 miliar. Sementara harga rumah yang diminta Pak Jusuf Kalla di atas Rp 20 miliar," kata Dipo saat itu.

Dalam pasal 6 atau (1) PMK Nomor 189/PMK.06/2014, berikut adalah tahapan perhitungan nilai tanah untuk penganggaran rumah kediaman bagi mantan presiden dan wakil presiden:

1. Menteri Sekretaris Negara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik Indonesia termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden, paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden.

2. Menteri Keuangan menugaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan survei untuk mendapatkan perkiraan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik Indonesia.

3. Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri Keuangan menyampaikan nilai pasar tanah terendah termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara.

4. Penyampaian nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan permohonan dari Menteri Sekretaris Negara.

"Nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai pasar tanah per meter persegi terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik Indonesia," sebut pasal 6 ayat (2).

Kemudian di pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa nilai pasar tanah terendah bukan merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dalam pasal 11 PMK Nomor 189/PMK.06/2014, rumus total nilai tanah untuk mantan presiden dan wapres seperti berikut:

-Dasar pengalokasian anggaran = total nilai tanah ditambah total nilai bangunan

-Total nilai tanah = (nilai pasar tanah terendah per meter persegi dikali 1.500 meter persegi)

-Total nilai bangunan = (biaya pembangunan rumah kualitas baik per meter persegi dikali 1.500 meter persegi).

SBY telah mendapatkan rumah seluas sekitar 700 meter persegi dari negara di Kuningan Timur VII, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Megawati Soekarnoputri juga mendapatkan rumah dari negara di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Rumah Baru SBY dari Negara Bergaya Kontemporer Minimalis



(nwy/try)