.webp)
"Ya kan tahu komunikasinya. Saya kira lebih mudah Pak Soni nih kalau dilihat dari gesturnya," kata Taufik usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (28/10/2016).
Taufik yang juga politisi Partai Gerindra yang memang kontra-Ahok. Dia menilai Soni relatif lebih baik daripada Ahok, termasuk dalam hal tertib aturan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik membantah sikap komunikatif dan humanis Soni dapat dimanfaatkan untuk mempermudah memasukkan pokok pikiran (pokir) ke APBD DKI 2017. Menurut Taufik hal tersebut tidak bisa dilakukan karena APBD DKI 2017 sudah disusun.
"Kan APBD sudah disusun, mana ada pokir?" tanggap dia.
Pokir merujuk pada usulan DPRD yang didapat anggota-anggota dewan ini saat reses. Taufik menyatakan reses DPRD DKI menjaring aspirasi publik.
"Karena reses itu kan dari publik. Misalnya jalanan ada yang belum beres, beresin dong," kata dia.
Dengan sikap Soni yang komunikatif, dia optimis, APBD DKI 2017 bakal bisa disahkan pada ujung Desember dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
Saat ini, proses penganggaran dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). DPRD DKI mulai membahas KUA itu pada pekan depan, memilah mana poin yang perlu dan mana yang tak perlu dimasukkan ke APBD DKI 2017.
"Kan itu perlu dibahas oleh kita. Kan belum tentu juga semuanya benar yang disampaikan oleh Pemda," kata Taufik.
KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kata Taufik, sebenarnya sudah dijelaskan pihak eksekutif Pemda DKI, namun akhirnya ditunda lagi. Sebab ada masalah dalam hal rencana anggaran proyek pembangunan 48 sekolahan.
"Pemda belum memasukkan 48 sekolah yang gagal lelang. Jadi Pemda sendiri yang melakukan. Pemda yang meminta itu ditunda," kata Taufik. (dnu/fdn)
