Tersangka Suap di KemenPUPR Sebut 20 Anggota Komisi V DPR yang Terima Uang

Jakarta - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Amran HI Mustary menjalani pemeriksaan kembali di KPK. Amran menyebut ada 20 anggota Komisi V yang menerima suap.

"Pendalaman tentang 20 anggota Komisi V yang melakukan kunker (kunjungan kerja) ke Maluku karena mereka semua telah menerima uang dari Abdul Khoir dan melalui Pak Amran," kata pengacara Amran, Hendra Karianga, di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

"Jadi ditanya nama-nama siapa, berapa jumlahnya. Nah untuk 20 anggota Komisi V itu sebagian diserahkan melalui Khoir, sebagian melalui pak Amran," ujar Hendra menambahkan.

Hendra juga menyebut, 20 orang yang menerima uang itu termasuk pimpinan Komisi V DPR RI. Namun hanya 8 orang yang menerima uang melalui Amran.

"Yang lewat Amran 8 orang, yang diserahkan langsung lewat Abdul Khoir," ucap Hendra.

"Ya kesepakatan itu apa gimana dana aspirasi terlaksana di daerah," sambungnya.

Dalam surat dakwaan Direktur PT Windu Tunggal Utama (PT WTU) Abdul Khoir terkait perkara ini, terungkap Abdul membagi-bagikan Rp 455 juta untuk beberapa anggota Komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku Tengah.

Abdul menyebar uang itu melalui tangan Amran selaku Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX.

Penuntut umum dalam pembacaan surat dakwaan (4/4/2016), menyebut uang itu disebarkan dengan tujuan agar anggota Komisi V DPR mengikuti kunjungan kerja menyalurkan program aspirasinya, untuk pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku atau Maluku Utara, serta Amran dapat menunjuk PT WTU sebagai pemenang lelangnya.

Hanya saja, penuntut umum tidak menyebutkan secara jelas siapa saja anggota Komisi V DPR yang dipercaya untuk menyebar uang itu. Namun saat kunker tersebut, Amran memperkenalkan Abdul kepada salah satu anggota Komisi V DPR bernama M Toha. (dha/fdn)