.webp)
Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memaparkan langkah-langkah tersebut lewat visi dan misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Berikut rinciannya seperti dirangkum detikcom, Jumat (28/10/2016).
 Foto: Ilustrator Andhika Akbarayansyah |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus Sylvi
Cagub dan cawagub yang diusung oleh 4 partai ini memasukkan tata pemerintahan dan birokrasi ke salah satu permasalahan utama Jakarta. Menurut Agus dan Sylvi, kebijakan perkotaan yang baik hanya mungkin dilakukan apabila ada administrasi publik yang baik dan siap melayani.
Dalam soal tata pemerintahan dan birokrasi, salah satu masalah yang sangat menonjol di Jakarta kini adalah lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam pengumpulan, alokasi dan pemanfaatan APBD. Hal ini tercermin dari penyerapan anggaran yang sangat lemah dan tergantungnya pemerintah daerah dari dana-dana non-budgeter. Hal lain yang juga masih memprihatinkan dalam birokrasi adalah sistem perijinan yang tidak efisien, berbelit, mahal dan tidak adil.
Agus dan Sylvi memiliki visi 'Menuju Jakarta tahun 2022 yang Lebih Maju, Aman, Adil dan Sejahtera'. Good government kemudian dipaparkan dalam salah satu sasaran pembangunan Jakarta. Berikut bunyinya:
Meningkatnya keterampilan, profesionalitas dan pelayanan publik yang baik dan bersih oleh aparatur sipil dan birokrasi yang didahului dengan peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparat sipil dan birokrasi untuk menunjang good and clean government.
Pasangan ini memiliki program aksi untuk mewujudkan Jakarta yang adil, salah satunya adalah tentang transparansi, pengumpulan, alokasi, dan penggunaan APBD. Agus dan Sylvi juga punya program peningkatan efektivitas penyerapan APBD bagi usaha produktif .
"Jajaran Pemerintahan DKI Jakarta harus sungguh-sungguh menjalankan tata pemerintahan yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab (accountable) serta bekerja keras untuk mencapai semua sasaran pembangunan," tulis Agus dan Sylvi dalam dokumen visi dan misinya.
 Foto: Ilustrator Andhika Akbarayansyah |
Ahok-Djarot
Reformasi birokrasi adalah salah satu program kerja yang dipaparkan Ahok dan Djarot. Dengan program tersebut, pasangan yang diusung 4 partai ini hendak menjadikan birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta sebagai institusi pelayan masyarakat yang semakin profesional dan dipercaya. Berikut rinciannya:
- Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan dengan:
1) mengurangi persyaratan yang tidak krusial namun memberatkan,
2) menggabungkan proses pengurusan beberapa izin dengan penerbitan secara simultan, dan
3) meminimalisasi kesulitan warga dalam pengurusan izin dengan menjadikan birokrasi lebih proaktif melalui program jemput bola, seperti
a) izin keliling
b) AJIB (antar jemput izin bermotor) dan
c) izin online,
4) menggunakan aplikasi berbasis IT agar seluruh 500-an perizinan dan semua pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara online,
5) pembuatan akta kelahiran dan kematian dapat dilakukan langsung di rumah sakit.
- Menciptakan database perizinan terpadu dengan peta spasial yang terbuka bagi seluruh warga untuk menghindari sengketa izin dan penerbitan izin yang tumpang tindih
- Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang membuka sistem rekrutmen bagi pegawai non-PNS
- Menyempurnakan penggunaan Indikator Kinerja (KPI) dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan demosi, dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
- Rotasi, mutasi, dan demosi pegawai dilakukan dengan transparan melalui lelang terbuka, dan berbagai pertimbangannya tercatat dalam sistem kepegawaian (SIMPEG).
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi dengan rasionalisasi jumlah pegawai melalui seleksi penerimaan yang lebih ketat, objektif dan terbuka, dan penegakan disiplin yang lebih terukur.
- Menjadikan birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta sebagai institusi pelayan masyarakat yang semakin profesional dan dipercaya.
- Mempercepat waktu dan kualitas respon birokrasi dalam sistem pengaduan masyarakat sebagai alat utama untuk pencegahan KKN dan mendorong perbaikan kinerja birokrasi dengan menjadikan respon terhadap pengaduan sebagai salah satu KPI.
- Mewajibkan setiap pejabat Pemda untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.
- Melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, PPATK, BPK, dan BPKP dalam rangka pemberantasan KKN.
- Meningkatkan transparansi anggaran melalui sistem IT yang mudah diakses publik, termasuk membuka detail kegiatan yang direncanakan, komponen yang akan dibeli, dan harga satuan barang dengan tujuan agar masyarakat dapat proaktif mengawasi penganggaran.
- Melanjutkan keterlibatan auditor profesional dalam proses penyisiran anggaran untuk meminimalisasi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.
- Menyempurnakan sistem perencanaan terpadu (mulai dari e-musrenbang sampai dengan e-budgeting) sehingga proses perencanaan semakin terkendali dan tepat sasaran.
- Meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memudahkan pembayaran pajak secara online dan pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.
- Menerapkan biaya pemanfaatan aset milik Pemda dengan harga yang layak dan kompetitif di pasaran dan memperbaiki sistem pencatatan aset agar seluruh aset terinventarisasi dan terkelola dengan baik.
 Foto: Ilustrator Andhika Akbarayansyah |
Anies-Sandi
Program kerja Anies dan Sandiaga berfokus di 6 isu utama, salah satunya adalah menyelenggarakan good governance berbasis transparansi,akuntabilitas, dan efisiensi. Itu merupakan turunan dari misi pertama keduanya yaitu 'Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan humanis serta mengayomi, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial'.
Cara Anies-Sandi untuk mewujudkan good governance tersebut adalah dengan mengelola anggaran dengan lebih transparan, efektif dan
efisien agar mencapai penyerapan yang berkualitas. Berikut rinciannya:
- Menggeser fokus dari mencari sumber pendapatan daerah ke pengelolaan belanja anggaran yang berkualitas dan berkeadilan
- Membuat daftar prioritas penyerapan anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan
- Membuat sistem evaluasi penyerapan dan realisasi anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan
- Memantau perbandingan antara belanja rutin vs belanja modal; di mana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja rutin
Cara yang kedua adalah dengan membangun birokrasi Pemda yang lebih efektif dan berorientasi pelayanan. Berikut adalah program turunannya:
- Membangun budaya birokrasi yang efektif bagi staf pemerintah daerah dengan membangun keteladanan pemimpin, bukan sekedar manager
- Membangun sistem rekrutmen berdasarkan sistem merit
- Mendorong perumusan kebijakan berbasis temuan dan fakta lapangan (evidence-based)
- Penyusunan metode pengukuran objektif dalam mengukur integritas pelayanan masyarakat di kantor kelurahan (semacam Indeks/Rating Integritas Pelayanan Kelurahan).
(imk/iy)
