Prof Barda Nawawi: Obesitas Hukum Harus Dipangkas

Bogor - Guru besar Universitas Diponegoro (Undip), Semarang Prof Dr Barda Nawawi sangat mengkhawatirkan kondisi hukum Indonesia yang memiliki ribuan peraturan. Oleh sebab itu, ia menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo untuk merampingkan obesitas hukum tersebut.

"Apa itu istilahnya obesitas hukum, penggembosan hukum, pemangkasan hukum, pembonsaian hukum," ucap Barda dalam focus group discussion 'Penyusunan Program dan Strategi Reformasi Regulasi dalam Rangka Memperkuat Substansi dan Operasionalisasi UU Nomor 12 Tahun 2011' yang digelar di Hotel Rancamaya, Bogor, Kamis (27/10/2016).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Prof Dr Bagir Manan, Prof Sunaryati Hartono, Prof Hibnu Nugroho, Prof Herowati Poesoko, Prof Widodo Ekatjahjana, Dr Susi Dwi Harijanti, Dr Asep Rahmat Fajar.

Ikut hadir Prof Dr Benny Riyanto, Prof Budiman Ginting, Prof Enny Nurbaningsih, Dr Triana Ohoiwutun, Dr Yenti Garnasih dan Prof Yohanes Usfunan. Adapun dari pemerintah hadir Menkum HAM Yasonna Laoly yang memimpin langsung FGD dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Dalam memangkas kegemukan hukum itu, pemerintah harus menyamakan persepsi bahwa ke depan yang dilakukan adalah membentuk hukum nasional. Yaitu hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Budaya hukum kita adalah budaya hukum Pancasila, tapi kapan itu terwujud?" ucap Barda.

Ia mencontohkan hingga hari ini simbol hukum di Indonesia masih menggunakan Dewi Themis/Dewi Justitia. Padahal simbol itu berasal dari mitologi Yunani.

Dewi Themis digambarkan sebagai dewi cantik yang memegang pedang dan tangan satunya memegang timbangan dengan mata ditutup. Lalu tepatkah simbol Yunani dipakai di Indonesia?

"Saya pernah menguji calon hakim agung ada yang sudah 30 tahun menjadi hakim. Tapi ketika ditanya menegakan keadilan berdasarkan ketuhanan, apa yang dimaksud dengan Ketuhanan? Mereka tidak bisa menjawab," papar Barda.

Dalam praktiknya, hukum yang dilaksanakan adalah yuridis normatif, bukan yuridis normatif keilmuan. aparat penegak hukum hanya menegakan hukum formil belaka tapi tidak dilandasi dengan kaidah keilmuan sehingga yang terjadi ibarat sopir yang tidak tahu cara mengemudi yang benar.

"Contohnya kasus Nenek Minah. Betul pencurian, tapi kan ada ilmunya. Ini yang terjadi adalah erosi keilmuan," cetus profesor yang menginjak usia kepala 8 itu.

Oleh sebab itu, Jokowi diminta menata hukum, bukan hanya regulasi semata.

"Kalau bicara hukum, kenapa hanya polisi, hakim, dan jaksa saja? Tapi harusnya legal struktur, legal cultur dan legal substantif," pungkas Barda. (asp/fdn)