Obesitas Hukum, Ini Daftar 10 Kementerian yang Paling Gemar Bikin Peraturan

Bogor - Adagium Indonesia adalah rimba belantara hukum mungkin ada benar adanya. Salah satu buktinya yaitu adanya ribuan peraturan yang bertebaran di berbagai instansi negara.

Berdasarkan data Kemenkum HAM yang dipaparkan dalam Focus Group Discussion di Hotel Rancamaya, Bogor, Kamis (27/10/2016) lembaga yang paling rajin membuat peraturan adalah Kementerian Keuangan. Pada tahun 2015-2016 saja, Kementerian Keuangan telah membuat 328 Peraturan Menteri.

Berikut daftar lengkap 10 lembaga yang paling banyak menyumbang obesitas hukum Indonesia dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) kurun 2015-2016:

1. Kementerian Keuangan sebanyak 328 permen
2. Kementerian Perhubungan sebanyak 322 permen
3. Kemendagri sebanyak 157 permen
4. Kementerian Kesehatan sebanyak 140 permen
5. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hutan sebanyak 139 permen
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 128 permen
7. Kementerian Perdagangan sebanyak 127 permen
8. Kementerian Perindustrian sebanyak 120 permen
9. Kementerian Agama sebanyak 119 permen
10. Kementerian Ristek dan Pendidikan Tingi sebanyak 109 permen

"Seolah yang namanya negara hukum, semua harus ditegakan dengan regulasi hukum. Kita negara merdeka tapi hukum masih warisan kolonial," kata guru besar Universitas Diponegoro Prof Barda Nawawi menanggapi adanya ribuan peraturan yang ada di Indonesia.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Prof Dr Maria SW Soemardjono, Prof Dr Bagir Manan, Dr Harjono, Prof Hibnu Nugroho, Prof Herowati Poesoko, Prof Widodo Ekatjahjana, Dr Susi Dwi Harijanti, Dr Asep Rahmat Fajar, Prof Dr Benny Riyanto, Prof Budiman Ginting.

Hadir juga Prof Enny Nurbaningsih, Dr Triana Ohoiwutun, Dr Yenti Garnasih dan Prof Yohanes Usfunan. Adapun dari pemerintah hadir Menkum HAM Yasonna Laoly yang memimpin langsung FGD dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki.

(asp/fdn)