LSM di Indonesia Patut Dicurigai Kekritisannya Terhadap TNI

Jakarta - Ada indikasi LSM di Indonesia memiliki kepentingan yang tidak tulus atas kekritisannya kepada TNI. Isu HAM hanya menjadi komoditas politik semata.Kritikan ini disampaikan pengamat komunikasi dan politik UI Tjipta Lesmana kepada detikcom, Minggu (3/4/2005)."Saya memiliki kecurigaan terhadap sejumlah misi LSM yang ingin mempreteli TNI. LSM mengatasnamakan dan mengagungkan HAM yang dipaksakan oleh pihak luar. Isu-isu HAM menjadi komoditas politik," kritik Tjipta.Tjipta membandingkan dengan Pakistan yang tidak pernah dikritik AS atas pembunuhan sejumlah orang yang dianggap berseberangan pemerintahnya. Cina dengan kasus Tiananmen juga tidak dikritik AS. "Bahkan, di zaman Suharto tidak pernah timbul kritikan soal pelanggaran HAM oleh negara-negara barat. Suharto dianggap kooperatif dalam menjatuhkankomunisme di Indonesia," lanjutnya. Menurut Tjipta, dari konteks ilmu komunikasi dan politik, kritikan yang dilakukan LSM sangat dipengaruhi pada pengalaman di masa lalu. Bila pengalaman di masa lalunya pahit, maka komunikasi yang terjalin juga tidak akan baik. Misalnya, banyak aktivis LSM, media massa yang menjadi korban ABRI di masa Orde Baru."Begitu era Orde Baru jatuh, mereka menjadi dendam. Dalam ilmu komunikasi itu dendam dan sentimen itu akan terus berlangsung. Apapun yang dikatakan pihak TNI akan dihantam, padahal mereka tidak tahu bahwa kekuatan tentaranya sudah rapuh," papar Tjipta.Tjipta menyarankan dalam kondisi seperti ini lebih baik TNI harus berdiam diri. TNI sebaiknya tidak banyak bicara yang mengarah pada sinyal-sinyal politik. "Pada saat posisi TNI terpojok seperti ini, ngomong apapun Panglima TNI akan dikritik. TNI harus diam dan jangan banyak ngomong, tapi banyak bekerja. Biarkan nanti rakyat yang menilainya, jangan banyak bicara kecuali soal pertahanan dan keamanan," sarannya.Seperti diberitakan, Imparsial mengkritik mutasi di tubuh TNI dianggap tidak memiliki sensitifitas terhadap penegakan HAM. Imparsial mempersoalkan diangkatnya Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya sebagai Wakil KSAD dan isu akan diangkatnya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Sekjen Dephan. (ism/)