Pimpinan DPR: Jangan Jadikan Munir Komoditas Politik, Selesaikan Bersama

Jakarta - Terkait kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta agar semua pihak duduk bersama. Dokumen asli Tim Pencari Fakta (TPF) Munir yang hilang disebut tak perlu dijadikan kontroversi.

"Yang pasti kita hormati kerja keras TPF, karena dibentuk atas keinginan masyarakat. Dengan menghargai, kita harus menindaklanjuti," ungkap Taufik di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono angkat bicara soal TPF Munir ini. Ia pun memberikan kopian TPF Munir yang hilang dan belum dipublikasikan pada kepemimpinannya.

"Kalau hanya sekedar kopian, DPR juga punya. Karena pernah ditembusin. Komisi III juga ngomong gitu, juga punya," ucap Taufik.

"Sekarang masalahnya bukan ada nggak ada dokumen itu. Ada dan tidak ada dokumen, kalau sudah pada keputusan bersama, seyogyanya itu diapresiasi dan ditindaklanjuti mana mana yang terbaik," imbuhnya.

DPR pun menurutnya tak mau meributkan soal hilangnya dokumen asli TPF Munir. Presiden Joko Widodo beserta jajarannya tengah mengusut di mana dokumen asli TPF itu.

"Kita hormati mas Munir sebagai anak bangsa, SBY presiden kita dulu. Jokowi presiden yang sekarang. Jangan jadikan Munir sebagai komoditas politik. Tapi selesaikan sama-sama secara real. Sehingga jadi bagian sama-sama menghormati hukum," jelas Taufik.

Soal perlu tidaknya TPF dibuka ke publik, politisi PAN ini memilih tak berpendapat. Taufik juga membantah jika pemerintah tidak memiliki good will dalam menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut.

"Kita selesaikan sama-sama. Pemerintah, DPR dan stake holder negara ini, apapun. Jangan sampai muncul kasus-kasus Munir lainnya," tukas dia.

"Munir itu dia tokoh pendukung reformasi juga. Siapapun baik saat pergolakan di '98, bagaimana perjuangannya jadi bagian dari bangsa ini, kita harapkan semua memiliki kajian, sama-sama menghormati kinerja TPF," sambung Taufik.

(elz/imk)