Capaian Jokowi-JK: Politik Stabil dan Uang Negara Rp 14,2 T Diselamatkan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menjelaskan capaian yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun ini di bidang politik, hukum dan keamanan. Apa saja hasilnya?

Wiranto menjelaskan, di bidang politik, pemerintah telah melakukan konsolidasi yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen. Sehingga, program-program pemerintah dapat berjalan efektif karena didukung oleh DPR.

"Pemerintah mampu melakukan komunikasi politik yang sehat, cukup kondusif, soft approach. Sehinga berhasil menyatukan konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan politik di parlemen. Awalnya perimbanagnya lebih kuat partai di luar mendukung pemerintahan. Namun beberapa saat, dari hasil lobi yang intens dan penjelasan akurat untuk membangun negeri, maka perimbangan sudah berubah," ujar Wiranto di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Selain itu, Wiranto juga mengatakan pemerintah melakukan terobosan yang efektif, berupa pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015. Kegiatan ini berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,9%.

"Pada saat kita evaluasi, ternyata di setiap bulan ada pilkada, dan ini sangat menganggu dan menyeret masyarakat untuk mengurus hiruk-pikuk masalah politik, ketimbang masalah ekonomi. Dengan adanya terobosan ini pemerintah punya peluang untuk membangun perekonomian," kata Wiranto.

"Kita harapkan pilkada serentak tahun depan partisipasi pemilu lebih besar lagi. Karena instrumen yang kita gunakan sudah kita bentuk sedemikian rupa," tambah.

Wiranto juga menjelaskan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun 2014. "Artinya ada suatu perkembangan, suatu kemajuan di bidang demokrasi, apakah partisipasi masyarakat, hak politik, kebebasan menyatakan pendapat, ini ternyata mengalami kenaikan," katanya.

Di bidang hukum, lanjut Wiranto, pemerintah melakukan harmonisasi peraturan atau disebut deregulasi terhadap 3.143 Perda. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri, iklim investasi, ekspor, wisata dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

"Ternyata produk hukum, terutama perda, sangat luar biasa banyaknya, dan tidak semua efektif. Justru bukan membangun ketertiban, bukan kepastian, tapi justru menghasilkan kerancuan, ketidakpastian dan membuat masyarakat lebih bingung. Jadi ada 3.143 perda yang haru dengan sukarela hita hapus, karena kita sadar akan menimbulkan kerancuan," kata Wiranto.

Wiranto juga mengatakan, pihak Polri telah berhasil mengurangi angka kejahatan dari tahun 2015 sebanyak 373.636 kasus, di tahun 2016 sebanyak 165.147 kasus.

"Selain itu, pihak Kejaksaan telah mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 14,2 triliun di tahun 2016," kata Wiranto.

Kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak) dianggap sebagai keberhasilan. Wiranto mengatakan, di awal banyak pihak yang meragukan kebijakan ini. Bahkan pemerintah sendiri sadar risiko yang akan timbul jika program ini gagal. Namun, setelah berjalan ternyata sesuai harapan.

"Program Tax Amnesty sebagai terobosan di bidang hukum perpajakan berlangsung sukses, bahkan capaiannya termasuk yang tertinggi di dunia. Pada periode pertama mendapat uang tebusan sebesar Rp 97,15 triliun atau setara dengan 60% dari target sebesar Rp 165 triliun," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto juga menyebutkan, pemerintah berhasil menangkap buronan koruptor yang lari ke luar negeri. Keberhasilan ini mematahkan stigma bahwa pemerintah tidak akan bisa memburu koruptor yang lari ke luar negeri.

"Penangkapan buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono kasus BLBI 1998 di China, Totok Ary Prabowo mantan Bupati Temanggung di Kamboja, dan Hartawan Aluwi kasus Bank Century di Singapura," katanya.

Di bidang keamanan, jelas Wiranto, pemerintah melalui BNPP terus melakukan percepatan pembangunan di perbatasan dengan mendirikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dengan semua sarana penunjangnya.

"Selain itu, BNPT juga melakukan pemberantasan aksi terorisme dan radikalisme dengan cara soft approach dan hard approach serta melalui peningkatan kerjasama internasional. Pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso berhasil ditewaskan saat kontak senjata di Poso. Serta menangkap tersangka teroris sebanyak 170 orang. Pengawasan terhadap kegiatan jaringan ISIS juga terus dilakukan," kata Wiranto.

"Pemerintah juga berhasil melakukan pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf melalui jalur diplomatis," tambah Wiranto.

(jor/Hbb)