Dokter ini Curhat Biaya Sekolah Mahal, Pungli hingga Moral Turun

Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak jenjang pendidikan baru Dokter Layanan Primer (DLP) membuat biaya pendidikan makin mahal. Masalah di sekolah kedokteran selain biaya yang mahal, pungutan liar (pungli) hingga moral dokter yang turun.

Masalah di seputar sekolah kedokteran ini diutarakan Ketua IDI Pekalongan, dr Bair Ginting SpBS. dr Bair menjelaskan, biaya sekolah kedokteran selama ini sudah sangat mahal. Apalagi jika ditambah dengan adanya program DLP, dia khawatir banyak yang tidak sanggup. Selain itu, tanpa menambah masa pendidikan, pendidikan dokter adalah yang paling lama karena harus menyelesaikan 220 SKS. Sementara rata-rata pendidikan lain sekitar 150 SKS.

"Biaya seorang dokter dengan masa sekolah 6 tahun saja bisa habis Rp 1 miliar. Kira-kira rakyat menengah ke bawah sanggup tidak? Tidak. Kemudian sekarang dibilang mau ditambah lagi programnya, tambahan pendidikan 3 tahun, ya makin nggak sanggup," tutur dr Bair di sela-sela aksi demo di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Bair menilai, pelayanan primer yang diberikan dokter saat ini sudah cukup. Sehingga akan sangat mubazir jika diterapkan jenjang khusus baru dokter layanan primer. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada dan bukan dengan menambah program baru.

Tingginya biaya pendidikan dokter ini, diakui Bair, sedikit banyak mempengaruhi moralitas para dokter. Mereka berusaha mengumpulkan modal pendidikan, sehingga nuraninya mulai luntur.

"Biaya pendidikannya sampai Rp 1 miliar baru lulus jadi dokter. Sekarang kalau orang mau menjadi dokter, kira-kira gampang tidak kita mengetuk hati nuraninya untuk jadi dokter yang baik? Enggak gampang. Dia mau balik modal akhirnya banyak pungli. Akhirnya dokter yang tamat itu dia mau balik modal dulu. Ini yang membuat dokter kita itu moralnya turun," terangnya.

Dia juga menyoroti pengenaan pajak barang mewah terhadap alat kesehatan yang menurutnya sangat tidak logis. Seharusnya alat kesehatan tidak dikenai pajak barang mewah karena digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang. Apalagi pengenaan pajak barang mewah ini berimbas pada tingginya biaya berobat di rumah sakit.

"Itu alat untuk menolong orang loh, bukan untuk berenang-senang, bukan untuk jadi gaya-gayaan. Dikenain pajak barang mewah gitu sehingga harga di pelayanan jadi tinggi. Itu yang kita tuntut dari pemerintah," urainya.

Sementara itu saat ini demo menolak DLP bergeser ke Kementerian Kesehatan. Sebelumnya mereka telah menyuarakan aksinya sejak pagi tadi di Taman Aspirasi silang Monas depan Istana. (khf/nwk)