Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengungkapkan, SBY akan menjelaskan ke publik secara terang-benderang terkait kasus ini. "Dalam konteks tentu yang harus dikedepankan bagaimana informasi yang sudah disampaikan dan didistribusikan waktu itu kepada aparat penegak hukum kepada kejaksaan, polisi dan BIN untuk ditindaklanjuti," kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Menurutnya, SBY ingin menerangkan kepada publik bahwa dia dan pemerintahannya telah menegakkan apa yang sudah direkomendasikan oleh TPF Munir.
Ia mengatakan, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla harus bersikap lebih serius menelusuri kasus ini. Publik juga harus tahu duduk permasalahan kasus kematian Munir secara jelas.
"Artinya apa bahwa, silang pendapat terkait TPF ini, pemerintah dalam arti kata besar tentu harus merespon itu dengan baik, memberikan penjelasan kepada masyarakat, dan tentu ini juga sudah dilakukan standing yang dilakukan pemerintah sendiri. Karena projustisia yang dilakukan terkait Munir yang dilakukan waktu itu, sudah direkomendasikan oleh kawan-kawan yang tergabung dengan TPF.
"Dan fakta yang kita ketahui bahwa rekomendasi TPF ini menjadi salah satu dokumen yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses hukum, yaitu projustisia," imbuhnya.
"Konteks dasarnya, kata dia, adalah bahwa pada saat TPF sampaikan pada presiden saat itu, seluruh dokumen yang disampaikan kawan-kawan TPF yang ada tujuh bundel itu sudah didistribusikan kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisan untuk ditindaklanjuti di dalam proses projustisia," paparnya.
"Karena TPF ini membantu mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus Munir untuk menindaklanjuti secara hukum. Nah kita sudah sudah membaca Twitter Pak SBY bahwa kita tunggu dua-tiga hari ke depan Pak SBY akan menjelaskan standingnya," sambung dia. (wsn/erd)
