Demo Tolak Dokter Layanan Primer, IDI Ancam Mogok Nasional

Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar aksi demo untuk menolak sistem pendidikan baru di dunia kedokteran, yakni dokter layanan primer. IDI menilai, tidak ada yang istimewa dengan dokter layanan primer (DLP), sehingga malah terjadi pemborosan.

dr Agung menjelaskan, sebetulnya secara kompetensi tidak ada yang berbeda antara dokter layanan primer dan dokter umum. Dokter layanan primer harus menguasai 144 diagnosis yang mana menurut Agung, hal itu sudah semestinya melekat pada kemampuan dokter umum.

Dokter Layanan Primer merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship yang setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Dokter Layanan Primer ini nantinya akan menerapkan ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat.

DLP akan ditempatkan di seluruh fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik. Tidak ada paksaan bagi dokter untuk mengikuti Program DLP. Namun dengan mengikuti program DLP, grade dokter bertambah.

"Sayangnya tidak itu yang diperbaiki, jadi membuat suatu hal yang baru, yang semestinya sudah bisa dilakukan sebelumnya," kata dr Agung saat demo di Taman Aspirasi silang Monas depan Istana, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Foto: Haris Fadhil/detikcom

Agung menilai, program studi DLP terlalu dipaksakan. Sebab saat ini belum ada bukti atau kajian mendalam yang membuktikan bahwa dokter spesialis layanan primer memang dibutuhkan di masyarakat.

"Tidak ada contoh di seluruh negeri, di seluruh dunia bahwa ada namanya dokter spesialis layanan primer. Jadi banyak ide yang sebenarnya bisa diakomodasi dengan memperbaiki yang sudah ada, bukan membuat yang baru, yang justru kemudian terjadi pemborosan dan sebagainya," terangnya.

Agung mengakui, saat ini dunia kedokteran sudah sangat komersil. Dampaknya, banyak masyarakat yang dirugikan karena kebijakan-kebijakan yang dinilai terlalu komersil. Apalagi jika ada jenjang pendidikan baru, kata Agung, jumlah dokter yang disebar di daerah semakin sedikit, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkurang.

"Perbaikan kompetensi ini kan hanya bisa diperoleh kalau fakultas kedokterannya itu diperbaiki," katanya.

Foto: Haris Fadhil/detikcom

Saat ini aksi demo menolak DLP masih berlangsung. Para dokter bergantian berorasi di atas mobil komando.

"Kami akan mogok nasional, kami akan mogok pelayanan. Kami bukan budak, kami pelayan rakyat. Kami korban politisasi," teriak salah satu dokter yang sedang berorasi.

Sebagian dokter lainnya berdiri membawa poster-poster berisikan penolakan DLP. Mereka membentangkan payung, mengenakan topi dan kacamata hitam untuk menghalangi panas matahari. Saat ini massa bergerak ke gedung Kementerian Kesehatan di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. (khf/rvk)