Menhub Budi: OTT di Kemenhub Adalah Shock Therapy untuk Koreksi dan Evaluasi

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan untuk menghilangkan mentalitas yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan kemarin dianggapnya sebagai shock therapy agar jajaran di Kemenhub tak bermain api dengan melakukan pungli.

"Kami memang berusaha menjadikan apa yang terjadi pada OTT kemarin adalah suatu contoh shock therapy untuk mengkoreksi dan memperbaiki diri kita pada sesuatu yang lebih benar,"

Hal itu disampaikan Budi usai memberikan pengarahan kepada jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Gedung Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (24/10/2016).

Program yang dilakukan Kemenhub bersama Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli telah diterapkan di Dirjen Perhubungan Darat. Pekan ini Dirjen Perhubungan Laut juga diberikan arahan untuk melakukan koordinasi dengan tim satgas, disusul dengan Dirjen Perhubungan Udara pada pekan depan.

"Oleh karena Dirjen Laut juga melakukan upaya itu kita langsung mengaitkan dengan langkah Satgas di mana Satgas kami berikan kesempatan untuk menyampaikan message-message," kata dia.

"Kita ingin semua berubah, tapi apabila tidak bisa berubah, kita tidak bisa menghindari,berarti ada suatu langkah hukum yang berjalan sendiri. Tapi kami tetap berusaha melakukan improvement dan kita masih bisa melakukan perbaikan," sambung Budi.

Dalam melaksanakan tugasnya,Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli akan melakukan langkah pengawasan, antara lain dengan memperbaiki layanan contact center, melakukan pengawasan, memotong simpul pejabat birokrasi, serta melakukan penindakan apabila ditemukan PNS yang berulah yakni diserahkan pada aparat hukum.

"Layanan itu harus dipulihkan bisa dengan memperbaiki secara teknis, bisa melalui organisasinya. Lalu kita tata ulang cara kita melakukan pendekatan hukum, cara kita melayani, apakah cara sentralistik ini baik. Kita minta rekomendasi dari teman-teman satgas," kata Budi.

Budi mengatakan keterlibatan pihak luar dalam pembersihan di Kementerian Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan ruang pada publik untuk masuk secara sistematik, namun independen. Walau dia yakin, aktivitas pungli tak hanya dilakukan di Kemenhub saja.

"Apa yang terjadi pada OTT itu adalah jalan Tuhan, bukan maunya saya, saya juga tidak lapor Presiden, tetapi itu jalan Tuhan," ujarnya.

Sementara Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono menginstruksikan jajarannya untuk bersama-sama memberantas pungli tanpa terkecuali dan bersama-sama memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum.

"Saya berharap segenap jajaran Ditjen Hubla berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut dengan penuh tanggung jawab, jujur, transparan dan tetap berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih," kata Tonny. (rni/rvk)