Survei SMRC: Penegakkan Hukum Baik Tapi Korupsi Semakin Banyak

Jakarta - Penegakkan hukum di 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dinilai positif oleh warga. Hanya saja, penggunaan narkoba dan kejadian korupsi dianggap semakin banyak.

Hal tersebut diungkap Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melalui survei yang mereka lakukan terhadap kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Survei dilakukan terhadap 1.220 orang pada 13-17 Oktober 2016 dengan metode multistage random sampling.

"Sekitar 46 persen warga yang menilai kondisi penegakkan hukum baik atau sangat baik, Naik dari 32 persen di Oktober 2016, lebih banyak dibanding menilai buruk atau sangat buruk (21 persen)," kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas saat menyampaikan hasil survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

Terkait ancaman terorisme, sekitar 46 persen warga menilai bahwa negara kita sekarang semakin aman dari ancaman teroris, lebih banyak dibanding yang merasa tidak aman (19 persen).

Meski begitu, mengacu pada hasil survei, justru jumlah kasus korupsi dianggap semakin banyak. Sebanyak 52 persen responden yang menyatakan korupsi makin merajalela.

"Sekitar 48 persen warga menilai bahwa penggunaan narkoba semakin banyak," ujar Sirojudin.

Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, khusus kasus korupsi, KPK seakan masih tebang pilih.

"Terkesan tebang pilih kalau saya bilang. Kan tujuan utama KPK adalah menyelamatkan uang negara sebanyak mungkin. Kalau kita lihat KPK ini memang independen, tapi pemerintah harus memberikan dorongan-dorongan. Kalau saya lihat KPK hanya kasus-kasus semacam ya kasus begitu," tutur Didi di lokasi yang sama, Minggu (23/10).

"Kalau hanya uang Rp 100 juta itu bisa ditangani oleh kepolisian, bahkan di tingkat Polres. Contohnya kasus Saipul Jamil, kan nilai kasusnya kecil, tidak sebanding dengan KPK yang punya kewenangan extraordinary," jelasnya. (rna/rvk)