Pansus RUU Terorisme Usul Tingkatkan Status BNPT Setingkat Menteri

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme membuka wacana untuk merekomendasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi lembaga setingkat menteri. Masalah terorisme dinilai menjadi masalah krusial seperti narkoba.

"Salah satu usulan dari teman-teman Pansus memang menjadikan BNPT tidak hanya operasional, tapi bisa membuat keputusan politik. Jadi bisa dikatakan setingkat menteri. Bisa lewat revisi Undang-undang ini," kata Wakil Ketua Pansus Hanafi Rais di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Hanafi menganalogikan keberadaan BNPT nantinya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). BNPT langsung bertanggung jawab terhadap Presiden dan mempunyai anggaran otonom.

"Jadi kosepnya itu yang dibayangkan bahwa BNPT itu seperti BNN, badan lain yang punya power dan bertanggung jawab kepada Presiden. Meski belum sampai pada pembahasan anggaran, tapi itu menjadi konsekuensi legal di DPR dan pemerintah kalau disetujui. Kalau tidak ya tidak demikian. Tapi kalau disetujui akan punya anggaran yang otonom," paparnya.

Jika nantinya BNPT setingkat menteri, tidak serta-merta menghilangkan peran dari badan sebelumnya yakni Densus 88. Fungsi BNPT nantinya akan yang mengkoordinasikan penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri.

"Saya kira tidak otomatis menghilangkan (peran Densus 88,-red). Karena fungsi badan ini jika jadi dibuat nanti menjalankan fungsi koordinasi juga eksekusi. Tidak menghilangkan peran Polri dan TNI juga," ujarnya. (wsn/jor)