KPK Tak Pernah Beri Rekomendasi Soal Proyek e-KTP

Jakarta - KPK membenarkan pernah diminta untuk memberikan rekomendasi terkait proyek e-KTP saat posisi menteri dalam negeri dijabat oleh Gamawan Fauzi. Namun KPK tidak memberikan rekomendasi itu.

"Bukan hanya LKPP tapi KPK juga dimintai rekomendasi mengenai single identity number. KPK tidak beri rekomendasi, banyak data ganda sehingga kalau memaksakan e-KTP enggak maksimal," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (21/10/2016).

Bahkan KPK saat itu sempat memberi rekomendasi pada Presiden RI saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak melanjutkan proyek itu. Namun, Yuyuk menyebut rekomendasi KPK itu tidak diperhatikan.

"KPK juga pernah berikan rekomendasi tapi tidak diindahkan. Bahkan kirim (saran ke) Presiden dengan saran yang sama tapi tidak diindahkan," ucap Yuyuk.

Sebelumnya mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengaku pernah memaparkan soal anggaran proyek e-KTP ke KPK. Gamawan menyebut KPK memberi saran agar proyek itu turut dikawal oleh LKPP.

Gamawan pun mengklaim bahwa proyek itu tidak bermasalah karena telah dikawal banyak pihak. Namun dalam perjalanannya kemudian proyek bernilai Rp 6 triliun itu terindikasi ada tindak pidana korupsi.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka berkaitan dengan kasus itu. KPK pun telah menyebut bahwa berdasarkan perhitungan BPKP ada indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 2 triliun dalam kasus itu. (dhn/Hbb)