JK Ibaratkan Kasus Al Maidah Ahok Mirip dengan Donald Trump

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap setiap calon gubernur DKI Jakarta tidak lagi menyinggung soal agama yang berujung pada sentimen SARA. Kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), JK meminta untuk lebih menjaga omongannya.

"Harus dijaga ini. Tidak boleh karena SARA, tapi jangan juga asal ngomong, asal tuduh. Untuk supaya itu tenangi, saya minta agar tenang, semua orang dua-dua harus jaga ini," ujar Wapres JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

JK mengatakan, banyak kasus yang memancing masyarakat menjadi SARA, akan tetapi banyak kasus yang juga memancing orang untuk berbicara SARA. Jika seandainya sebuah diskusi menyinggung soal SARA, maka sebaiknya diutarakan di dalam lingkungan terbatas. JK mencontohkan fenomena ini seperti dengan kondisi capres Amerika Serikat asal Partai Republik Donald Trump.

"Orang tidak memilih Trump bukan karena orang tidak suka Republik, tapi karena Trump ngomongnya terlalu macam-macam, banyak kasus sebenarnya memancing orang untuk bicara SARA, jangan pula memancing orang bicara SARA," terangnya.

Soal kasus Al Maidah yang dilontarkan Ahok, JK menilai perkataan Ahok bukan pada ayat yang diutarakannya tetapi kata 'bohong' yang diucapkannya. " Jadi bukan soal agama, ini etika, etika, jadi ya, mulut mu harimau mu, itu saja masalahnya," tegas JK soal kasus Ahok itu.

Selama ini, toleransi beragama di Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Teras Narang menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Padahal 50 persen pemilih di wilayah itu berpenduduk muslim. Tidak hanya itu, JK mencontohkan Sumatera Utara juga pernah dipimpin oleh gubernur yang beragama nasrani.

Menurutnya, persoalan isu agama tidak perlu dibawa hingga ke dalam bentuk pemilihan politik. Apalagi hingga membawa dasar negara yaitu Pancasila. JK tidak mempersoalkan siapa yang akhirnya menjadi pemimpin kelak, asal seorang pemimpin harus dapat menjaga etika.

"Jangan mengatakan kalau mayoritas itu tidak dipilih, Pancasila tidak lengkap, bukan, salah itu. Berarti sekarang kita tidak Pancasila Indonesia ini, begitu Anda mau? Karena presidennya bukan non- Islam maka tidak Pancasilais? Saya tersingung!" tegas JK.

"Jadi toleransi itu harus kedua belah pihak, toleransi yang mayoritas, tapi yang minoritas juga harus toleran, dua-dua, jangan satu pihak, dua-dua harus toleran, itu harus dipahami begitu supaya kehidupan beragama yang harmonis terjadi," sambungnya. (fiq/elz)